JAKARTA — Polemik ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menemukan titik terang.
Peneliti dan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, menegaskan keaslian dokumen akademik keduanya melalui penelitian lanjutan, sekaligus mengumumkan rencana penerbitan buku antitesis dari dua bukunya sebelumnya.
Rismon menemui Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026), dan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam dua bukunya, "Jokowi's White Paper" dan "Gibran End Game", yang sebelumnya menimbulkan tudingan ijazah palsu.Baca Juga:
"Iya, asli. Dengan kajian saya, makanya saya bilang, 'truth hurts'. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi jika tidak diungkap," ujar Rismon kepada awak media.
Rismon menjelaskan, penelitiannya selama tiga bulan terakhir menemukan keaslian ijazah Jokowi melalui analisis watermark, emboss, dan fitur konsisten pada dokumen yang dibandingkan dengan foto ijazah milik Dian Sandi Utama.
Ia menggunakan metode digital forensik melibatkan variabel geometri pencahayaan, intensitas cahaya, dan jenis lensa untuk memastikan validitas dokumen.
"Ada tiga hal utama: emboss di pojok kiri bawah, watermark ada, dan fitur itu konsisten dengan yang di-upload oleh Dian Sandi Utama," jelasnya.
Selain membantah tudingan palsu, Rismon menyampaikan kepada Gibran bahwa dirinya akan menulis buku antitesis sebagai koreksi atas penelitian sebelumnya.
Buku ini rencananya ditulis di kampung halamannya di Balige dan diperkirakan rampung dalam enam bulan, dengan harapan dapat dipublikasikan tahun ini.
"Saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap: Jokowi's White Paper dan Gibran End Game," kata Rismon.
Klarifikasi Rismon diharapkan menjadi penutup polemik panjang terkait keaslian ijazah Jokowi dan Gibran, sekaligus memberikan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.*
(at/ad)
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunj
KESEHATAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
