Wacana Pemotongan Gaji Pejabat, PDI Perjuangan: Harus Dimulai dari Presiden dan Menteri

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, langkah penghematan tersebut sebaiknya diawali dari kalangan pejabat tertinggi negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, sebagai bentuk teladan bagi seluruh masyarakat.

"Kalau mau potong, penghematan itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas dalam pernyataan yang diterima media, Senin (16/3/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Indonesia Bisa Mempengaruhi BoP untuk Solusi Dua Negara Palestina

Dia menegaskan bahwa untuk membangun semangat efisiensi di pemerintahan, para pejabat negara harus memberi contoh nyata dengan mengutamakan penghematan, sebelum memerintahkan pemotongan kepada orang lain.

Andreas mengkritik pengelolaan anggaran negara yang masih dinilai belum efisien.

Dia menyoroti adanya pemborosan anggaran di berbagai sektor, yang menurutnya perlu diperbaiki oleh pemerintah.

Ia menyarankan agar pemerintahan lebih bijak dalam menyusun belanja negara dan memastikan bahwa alokasi dana digunakan tepat sasaran.

"Pemerintah perlu menyisir kembali anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Ada anggaran yang tidak mendesak atau tidak urgent, bisa ditunda dulu," ujarnya.

Pernyataan Andreas juga mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap belanja negara yang dianggap belum sepenuhnya efisien.

Pemborosan anggaran yang masih terjadi di berbagai sektor, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

"Pemborosan anggaran masih terjadi di mana-mana. Pemerintah harus lebih fokus pada efisiensi dan penghematan dalam anggaran negara, sebelum memutuskan untuk memotong gaji pejabat," tambah Andreas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat topik pemotongan gaji pejabat negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 13 Maret 2026.

Dalam sidang tersebut, Prabowo menyoroti langkah pemerintah Pakistan yang menerapkan kebijakan penghematan sebagai respons terhadap gejolak ekonomi global, terutama yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Salah satu kebijakan yang diterapkan Pakistan adalah pemotongan gaji pejabat negara dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas, yang dianggap dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

Prabowo menilai kebijakan penghematan yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan dapat dijadikan contoh dalam menghadapi dampak lonjakan harga energi global akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa dana hasil penghematan ini akan dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Meskipun Indonesia belum memutuskan untuk mengambil langkah serupa, wacana pemotongan gaji pejabat ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Namun, banyak yang menekankan pentingnya pemerintah memberikan contoh penghematan dari level tertinggi terlebih dahulu.

Jika pemerintah ingin mewujudkan penghematan yang substansial, maka harus dimulai dari pimpinan negara, sehingga masyarakat dapat melihatnya sebagai langkah yang benar-benar serius.*

(km/ad)

Prabowo Yakin Indonesia Bisa Mempengaruhi BoP untuk Solusi Dua Negara Palestina

Prabowo Ogah Defisit APBN Lewati 3%, Kecuali Untuk Menangani Krisis Seperti Pandemi COVID-19

Orang Tua Murid Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Program MBG di Batubara

Trump Beri Peringatan Keras ke NATO dan China, Blokade Selat Hormuz Bisa Ganggu Stabilitas Energi Dunia

Usai Konflik Timur Tengah, 24.022 Jemaah Umrah Indonesia Sukses Pulang ke Tanah Air

Kondisi Sungai Batangtoru Memburuk, Tradisi Marpangir dan Mamasu Dahanon Terancam Hilang