Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan diubah, kecuali dalam kondisi darurat besar, seperti pandemi COVID-19.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," ujar Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia.
Aturan ini telah menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang menjadi perhatian bagi para investor, yang menganggapnya sebagai indikator kestabilan ekonomi negara.
Menjaga Disiplin Fiskal, Menghindari Utang Berlebih
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia awalnya terinspirasi oleh kebijakan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB.
Namun, dia mencatat bahwa banyak negara di kawasan tersebut kini sudah tidak lagi mematuhi aturan tersebut.
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan penolakannya terhadap pemikiran ekonomi yang menganjurkan pertumbuhan tinggi dengan mengambil utang besar.
Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan negara harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya untuk selalu mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan yang ada.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya dengan tegas.
Prabowo juga menyampaikan optimisme Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti sawit dan batubara, yang diharapkan dapat menjamin ketahanan nasional.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL