Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan diubah, kecuali dalam kondisi darurat besar, seperti pandemi COVID-19.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," ujar Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia.
Aturan ini telah menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang menjadi perhatian bagi para investor, yang menganggapnya sebagai indikator kestabilan ekonomi negara.
Menjaga Disiplin Fiskal, Menghindari Utang Berlebih
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia awalnya terinspirasi oleh kebijakan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB.
Namun, dia mencatat bahwa banyak negara di kawasan tersebut kini sudah tidak lagi mematuhi aturan tersebut.
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan penolakannya terhadap pemikiran ekonomi yang menganjurkan pertumbuhan tinggi dengan mengambil utang besar.
Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan negara harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya untuk selalu mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan yang ada.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya dengan tegas.
Prabowo juga menyampaikan optimisme Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti sawit dan batubara, yang diharapkan dapat menjamin ketahanan nasional.
Selain itu, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, dan biofuel, untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi luar.
"Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," imbuhnya.*
Potensi Kenaikan Defisit: Kabar yang Beredar
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN melebihi 3%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Meskipun banyak negara sudah memiliki defisit lebih dari 3%, pemerintah Indonesia masih sangat berhati-hati dalam mengambil langkah ini.
Purbaya mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional jika defisit melebihi batas tersebut. "Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah.
Jadi kalau dari angka itu saja harusnya nggak ada masalah," ujarnya. Namun, Purbaya menekankan bahwa meskipun ada banyak negara yang defisitnya lebih besar, Indonesia harus terus mengelola kebijakan fiskalnya secara hati-hati.
Dalam skenario-skenario yang telah disiapkan, pemerintah menghitung berbagai kemungkinan kondisi ekonomi, seperti fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, serta dampaknya terhadap defisit APBN.
Dalam skenario terburuk, pemerintah memperkirakan defisit bisa mencapai 4,06% terhadap PDB jika harga minyak melonjak tajam.*
(d/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL