JAKARTA – Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menekan defisit anggaran di tengah krisis global.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa opsi pemotongan gaji tersebut kini sedang dipelajari secara mendalam untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia.
"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo Hadi pasca memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).Baca Juga:
Menurutnya, meskipun Indonesia belum memasuki masa krisis, penghematan harus tetap dilakukan untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, yang salah satunya dipengaruhi oleh ketegangan global.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun pasokan BBM di Indonesia masih dalam kondisi aman pasca penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah tetap berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke penggunaan transportasi publik.
"Kami sangat menghargai langkah-langkah efisiensi yang bisa diambil, termasuk pemotongan konsumsi BBM melalui migrasi ke transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas," ujar Prasetyo, menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan ini.
Wacana pemotongan gaji jajaran pemerintah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna, Jumat (13/3/2026), mengusulkan penghematan besar-besaran untuk menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memperburuk perekonomian Indonesia.
Menurut Prabowo, meskipun situasi saat ini belum mencapai tingkat terburuk, penghematan perlu dilakukan untuk mencegah defisit APBN yang lebih besar akibat kenaikan harga minyak dunia.
Presiden menekankan bahwa langkah-langkah penghematan, seperti penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan kegiatan dinas, dan penghematan energi, perlu segera dibicarakan oleh Menteri Koordinator terkait.
"Seperti halnya kita berhasil mengatasi pandemi Covid-19, kita juga harus mampu mengatasi krisis ekonomi ini," ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.
BANDA ACEH Dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang digelar Polresta Banda Aceh untuk mengamankan arus mudik Idulfitri
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akh
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian na
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum selebritas Inara Rusli, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan de
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 tidak aka
EKONOMI
TAPSEL Masyarakat Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambut gembira dan penuh harapan kedatangan bantuan
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
