BGN Liburkan Program MBG Selama Idul Fitri, Sebut Hemat Anggaran Rp5 Triliun

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan diliburkan selama Idul Fitri 2026.

Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi persiapan Lebaran sekaligus menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp5 triliun.

"Program MBG untuk anak sekolah terakhir disalurkan pada 13 Maret 2026, dan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita hari ini. Setelah itu, kami akan merayakan Idul Fitri, dan program ini akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026. Dengan demikian, kami bisa menghemat sekitar Rp5 triliun selama periode libur Lebaran," ujar Dadan Hindayana usai pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bagikan Bingkisan dan THR di Tengah Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Sumut

Dalam rangka memastikan penerima manfaat tetap mendapatkan bantuan sebelum libur, BGN melakukan penyaluran lebih awal pada 17 Maret 2026.

Pendistribusian ini melibatkan satu paket makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk memenuhi alokasi hingga 20 Maret 2026.

"Sebagai pengganti pendistribusian selama masa libur, kami memberikan paket lebih awal agar kebutuhan gizi para penerima tetap tercukupi," jelas Dadan.

Program MBG yang dimulai sejak tahun lalu bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses gizi seimbang dan bergizi meskipun dalam keterbatasan.

Dadan Hindayana juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran yang dialokasikan untuk program ini.

Untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memperkuat transparansi, BGN telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung), dengan melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Kejaksaan Agung diminta untuk menempatkan pejabat eselon dua yang akan memperkuat BGN dalam memastikan kelancaran dan pengelolaan yang transparan dalam program MBG.

"Tujuan kami bukan untuk melaporkan mitra kerja program ini, tetapi lebih kepada memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja secara optimal dan transparan," ujar Dadan.

Ia berharap dengan adanya pengawasan ekstra dari Kejaksaan Agung, penyaluran program dapat dilakukan secara tepat sasaran dan mencegah adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.*

(vo/ad)

Bobby Nasution Bagikan Bingkisan dan THR di Tengah Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Sumut

Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Akan Naikkan Harga BBM Hingga Akhir 2026

Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG 2026 Tak Akan Dipangkas

Istana Rencanakan Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global

Kemnaker Fasilitasi Mudik Gratis 12.690 Pekerja dan Ojol, Pastikan Selamat hingga Kampung Halaman

DPR Soroti Kualitas Gizi Program MBG, Usai Pegawai SPPG Purbalingga Sebut 'Rakyat Jelata Kurang Bersyukur' di Media Sosial