JAKARTA – Nama Hendrik Irawan menjadi sorotan publik setelah video dirinya yang menyebut penghasilan hingga Rp6 juta per hari dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.
Hendrik, yang merupakan pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cimahi, menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan keuntungan pribadi, melainkan insentif yang diterima oleh seluruh mitra dalam program tersebut.
"Yang menerima Rp6 juta itu bukan saya sendiri, tetapi semua mitra yang bergabung. Itu merupakan insentif untuk bangunan dapur yang kami buat," ujarnya melalui akun media sosialnya.Baca Juga:
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan dapur SPPG miliknya menelan biaya hingga Rp3,5 miliar yang berasal dari dana pribadi.
Hingga saat ini, menurut dia, investasi tersebut belum sepenuhnya kembali.
Meski demikian, Hendrik menyatakan siap jika dilakukan audit terhadap pengelolaan dapur SPPG yang dijalankannya.
Ia mengaku tidak keberatan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang terkait dengan program tersebut.
Di tengah sorotan publik, Hendrik mengaku memilih bersikap santai menghadapi berbagai komentar negatif dari netizen.
Ia menyebut telah terbiasa menerima kritik di media sosial.
Sebelumnya, Hendrik juga menyatakan akan melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan ulang kontennya tanpa izin serta memicu perundungan.
Ia menilai narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
"Dua akun akan saya laporkan, satu yang mengunggah ulang tanpa izin dan satu lagi yang mencaci tanpa dasar," katanya.
Kasus ini menjadi perhatian publik seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap program MBG, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai transparansi dan mekanisme insentif dalam pelaksanaannya.*
(tm/ad)
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di jalur perair
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, memimpin apel pagi perdana usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan kebijakan work fr
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana hangat menyelimuti halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan saat seluruh aparatur mengikuti apel perdana
PEMERINTAHAN
