Huntap Tersendat, Mendagri Tito Semprot Kepala Daerah: Rakyat Menunggu, Jangan Terlalu Lama di Huntara!

Opsi lain yang ditawarkan adalah relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk dengan memanfaatkan aset negara maupun badan usaha milik negara.

"Kalau masyarakat ingin tinggal secara berkelompok, misalnya 100 orang dalam satu kawasan, pemerintah daerah harus segera siapkan lahannya. Sesuai arahan Presiden, tanah milik negara dan BUMN bisa digunakan untuk prioritas penyintas bencana," kata Tito.

Pembangunan kawasan komunal ini nantinya akan mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Namun demikian, Tito mengakui bahwa realisasi pembangunan huntap hingga saat ini masih terhambat karena belum lengkapnya data dari pemerintah daerah.

"Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat. Ini yang jadi kendala," ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah menyusun rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun.

Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 130 triliun, meski angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

"Saya belum bisa menentukan angka pasti untuk huntap, karena saat ini masih mengejar data dari kepala daerah," kata Tito.*

(km/ad)

Gubernur Sumut Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI, Ajak Kolaborasi dan Jaga Lingkungan

Malam Takbiran di Labusel Berlangsung Meriah, Bupati Ajak Perkuat Kebersamaan

98 Persen ASN Hadir di Apel Perdana: Bupati Tekankan Integritas, Asahan Masuk Nominasi Antikorupsi 2026

Ribuan Jamaah Salat Id di Masjid Agung Kisaran, Bupati Asahan Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan

Bupati Asahan Pimpin Kegiatan Akhir Ramadan dan Lepas Pawai Takbiran, Tekankan Nilai Kebersamaan

Pemko Tanjungbalai Gelar Pawai Takbir, Ribuan Warga Antusias Sambut Idul Fitri