Huntap Tersendat, Mendagri Tito Semprot Kepala Daerah: Rakyat Menunggu, Jangan Terlalu Lama di Huntara!

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera untuk segera mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat.

Percepatan ini dinilai krusial agar para korban tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara).

"Rakyat menunggu. Mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data," ujar Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI, Ajak Kolaborasi dan Jaga Lingkungan

Menurut Tito, lambannya pendataan menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim khusus di lapangan untuk mendata warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

"Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolong bantu gubernur atau wakil gubernur, buat tim satgas, kecil saja, untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang," kata dia.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberikan opsi untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi asal, selama wilayah tersebut dinyatakan aman dari risiko bencana.

Untuk opsi ini, pemerintah pusat menyiapkan bantuan dana sebesar Rp 60 juta per unit rumah.

Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 30 juta.

"Kalau mau bangun sendiri di tanah sendiri, silakan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera, bahkan bisa ditambah dari dana keluarga atau pemerintah daerah agar lebih layak," ujar Tito.

Selain pembangunan mandiri, pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran yang sama, yakni maksimal Rp 60 juta per unit.

Opsi lain yang ditawarkan adalah relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk dengan memanfaatkan aset negara maupun badan usaha milik negara.

"Kalau masyarakat ingin tinggal secara berkelompok, misalnya 100 orang dalam satu kawasan, pemerintah daerah harus segera siapkan lahannya. Sesuai arahan Presiden, tanah milik negara dan BUMN bisa digunakan untuk prioritas penyintas bencana," kata Tito.

Pembangunan kawasan komunal ini nantinya akan mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Namun demikian, Tito mengakui bahwa realisasi pembangunan huntap hingga saat ini masih terhambat karena belum lengkapnya data dari pemerintah daerah.

"Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat. Ini yang jadi kendala," ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah menyusun rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun.

Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 130 triliun, meski angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

"Saya belum bisa menentukan angka pasti untuk huntap, karena saat ini masih mengejar data dari kepala daerah," kata Tito.*

(km/ad)

Gubernur Sumut Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI, Ajak Kolaborasi dan Jaga Lingkungan

Malam Takbiran di Labusel Berlangsung Meriah, Bupati Ajak Perkuat Kebersamaan

98 Persen ASN Hadir di Apel Perdana: Bupati Tekankan Integritas, Asahan Masuk Nominasi Antikorupsi 2026

Ribuan Jamaah Salat Id di Masjid Agung Kisaran, Bupati Asahan Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan

Bupati Asahan Pimpin Kegiatan Akhir Ramadan dan Lepas Pawai Takbiran, Tekankan Nilai Kebersamaan

Pemko Tanjungbalai Gelar Pawai Takbir, Ribuan Warga Antusias Sambut Idul Fitri