Dugaan Penggelembungan Anggaran Video Profil Desa, DPR Minta Proses Hukum Berkeadilan
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Eskalasi konflik Iran vs Amerika Serikat dan Israel semakin memanas, memicu kekhawatiran krisis energi global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabanjir di Sumatera tetap menjadi prioritas utama.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan, rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tidak boleh ditunda.Baca Juga:
"So far pengaruh perang belum terasa signifikan, tapi jika berlarut dan harga energi naik, negara harus fokus. Menurut saya pribadi, urusan Sumatera seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tidak boleh ditinggalkan," ujar Dody saat meninjau penanganan banjir di Brebes, Sabtu (28/3/2026).
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah barat Indonesia pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar.
Di Aceh, tiga wilayah yakni Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Aceh Utara terdampak paling parah dengan lapisan lumpur setebal 1–2 meter yang menutupi pemukiman dan memutus akses jalan antar-kabupaten.
Sementara di Sumut dan Sumbar, longsoran tanah menghancurkan jalan nasional dan jembatan utama, mengganggu distribusi logistik.
Sebanyak 1.034 fasilitas publik, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga infrastruktur air bersih, rusak parah dan membutuhkan penanganan darurat.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU meluncurkan program Cash for Work atau Padat Karya Tunai senilai Rp 100.000 per orang, sehingga warga terlibat langsung membersihkan sisa lumpur sementara alat berat dikerahkan pemerintah.
Selain itu, ketersediaan lahan untuk Hunian Sementara (Huntara) menjadi tantangan utama.
Di Aceh Tamiang, lahan yang disiapkan pemerintah masih berupa perkebunan sawit aktif atau berstatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga membutuhkan upaya ekstra sebelum pembangunan Huntara bisa dilakukan.
Dody menegaskan, kementerian akan tetap "ngotot" bekerja meski menghadapi kompleksitas birokrasi lahan.
Pemerintah juga berkolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil, untuk memastikan listrik gratis bagi warga Huntara. "Meskipun anggarannya berbeda, tujuannya satu: rakyat harus segera memiliki rumah yang sehat dan layak," pungkas Dody.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Paryatin bakal segera dilimpahk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami fluktuasi pada akhir pekan ini, Minggu (29/3/2026). Sejumlah komoditas utama seperti b
EKONOMI
WASHINGTON DC Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan kedatangan sekitar 3.500 pasukan tambahan di Timur Tengah melalui kapa
INTERNASIONAL
JAKARTA Samin Tan kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono tiba di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Mingg
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Minggu, 29 Maret 2026, tercatat stabil di angka Rp2,837 juta
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis menghadapi gejolak global akibat konflik Timur Tengah. Menteri Koordinator Bid
PEMERINTAHAN