Polres Padangsidimpuan Pantau Langsung Stok BBM Subsidi, Pastikan Warga Tetap Terlayani
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melalui Satuan Intelkam melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM
EKONOMI
BITVONLINE.COM -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun. Langkah ini diusulkan agar masyarakat dapat menikmati beban cicilan yang lebih ringan, sehingga memiliki rumah menjadi lebih terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Usulan ini disampaikan Erick usai bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11).
Erick Thohir menyampaikan bahwa skema tenor KPR hingga 30 tahun bertujuan untuk memberi ruang anggaran yang lebih besar bagi masyarakat. “Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadinya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik hingga 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).encana Pembiayaan untuk Semua Kelas Masyarakat
Dalam rencana ini, Erick Thohir menekankan bahwa perpanjangan tenor tidak hanya berlaku untuk rumah-rumah rakyat, tetapi mencakup semua kategori perumahan, termasuk segmen kelas menengah dan atas. “Ini bukan hanya untuk rumah rakyat, tapi menyeluruh. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun kelas lainnya,” tegas Erick.
Melalui skema ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang menuntut efisiensi pengeluaran. Menurutnya, dengan cicilan yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai golongan akan lebih terbantu dalam memiliki hunian yang layak.
Langkah Erick Thohir ini sejalan dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengungkapkan komitmen BUMN dalam mendukung target pemerintah ini, termasuk dengan memanfaatkan aset-aset BUMN untuk tujuan perumahan.
“Kami sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN yang relevan, khususnya yang berada dalam konteks perumahan. Nantinya, aset-aset tersebut akan dialokasikan baik untuk perumahan rakyat maupun perumahan kelas menengah. Ini adalah upaya untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah dari Bapak Presiden, dan kami memiliki komitmen yang sama,” tutur Erick.
Menurut Erick, pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aset BUMN dapat dioptimalkan guna mendukung pengembangan perumahan. Dengan aset-aset tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan perumahan yang beragam, baik dari segi jenis maupun lokasinya, agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai golongan.
Erick juga menjelaskan bahwa BUMN siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan pihak-pihak terkait untuk mengkaji kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendukung keberhasilan program ini, termasuk opsi untuk menjadikan aset-aset BUMN sebagai lahan potensial bagi pembangunan rumah rakyat.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan agar kepemilikan rumah semakin mudah dijangkau masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan sektor perumahan yang lebih stabil dan inklusif.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melalui Satuan Intelkam melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan blusukan di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3), dan menyerap
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalami kurang bayar sebesar Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT
EKONOMI
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengungkapkan dirinya sem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk men
EKONOMI
JAKARTA Harga beberapa komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan data Pusat Info
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan siap mengikuti rencana Pemerintah Pusat yang akan menerapkan sistem Work From Home (WFH)
PEMERINTAHAN
MEDAN Situasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Utara kembali memanas. Wakil Ketua PAC PDIP Medan Barat,
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tidak akan menoleransi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja tanpa ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran i
POLITIK