Polemik LCC MPR Berujung Gugatan, Ahmad Muzani Buka Suara
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pernyataan ini sekaligus membantah narasi yang menyebut nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai koordinator penyebaran isu yang sama.
Bantahan disampaikan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Muhajir, dan Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, setelah video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel pada 22 Maret 2026 viral di media sosial.Baca Juga:
Video itu menarasikan AHY dan Puan Maharani sebagai koordinator penyebaran isu ijazah Jokowi, yang diduga melibatkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, serta sejumlah tokoh lain.
"Berita tersebut tidak benar atau hoaks. Hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi baik dan tidak ada persoalan apapun. Yang benar adalah Mas AHY menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," tegas Muhajir, Kamis (26/3/2026).
Renanda menambahkan, tuduhan tersebut merupakan upaya pihak tertentu untuk merusak citra AHY dan hubungan harmonis antar tokoh nasional.
Demokrat masih mempelajari video yang dimaksud untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Sedang dijajaki untuk diambil langkah hukum agar fitnah murahan seperti ini tidak terus dikembangkan pihak-pihak yang ingin merusak kondusifitas relasi antar tokoh nasional," kata Renanda.
Isu ini sebelumnya juga sempat menyeret Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituding terlibat.
Demokrat telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya yang membuat konten tuduhan serupa terhadap SBY.
Sementara itu, kanal YouTube Dibikin Channel mengklaim sebagai televisi online berita dan gaya hidup yang menyajikan berita internasional, politik, kriminal, dan peristiwa dengan "sudut pandang berbeda" serta berkomitmen menghadirkan informasi "bukan hoax".
Partai Demokrat menegaskan pihaknya akan terus memantau penyebaran konten hoaks yang merugikan nama baik tokoh nasional dan mengancam kondusifitas politik di tanah air.*
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadie
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen. Menurut dia, kebijaka
NASIONAL
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pila
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregu
EKONOMI
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Cabang Gerakan Pramuka Asahan 2026 di AlunAlun Rambate Rata Raya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan bagi Tim Penggerak PKK tingkat kec
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik tunggakan biaya sekolah yang dialami seorang siswa SMP Panca Budi akhirnya diselesaikan. Pemerintah Kota Medan memastikan
PENDIDIKAN