Program Koperasi Merah Putih (KMP) juga tak luput dari kritik.
Sentralisasi kebijakan yang memanfaatkan dana desa serta dugaan minimnya transparansi dalam pengadaan barang dinilai membuka ruang penyimpangan.
Di sisi lain, oposisi mengangkat isu yang lebih sensitif: menguatnya gejala remiliterisasi.
Keterlibatan TNI dalam ranah sipil dianggap semakin meluas, sementara reformasi kepolisian berjalan di tempat tanpa capaian berarti.
Situasi ini diperparah dengan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil.
Data yang dihimpun oposisi menyebutkan lebih dari 1.000 aktivis dan demonstran menghadapi proses hukum.
Sejumlah akademisi dan pengamat kritis juga dilaporkan ke aparat dengan tuduhan serius, termasuk makar—sebuah langkah yang dinilai berpotensi membungkam kritik.
Di tengah kondisi tersebut, isu korupsi kembali mencuat. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi menjadi indikator memburuknya tata kelola antikorupsi.
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun disebut mengalami kemunduran signifikan.
Puncaknya, oposisi menilai ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit.
Tekanan terhadap media, aktivis, hingga kalangan akademisi menjadi sinyal peringatan bagi kualitas demokrasi.
"Ini bukan sekadar kritik kebijakan, tetapi alarm bagi arah demokrasi kita," demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam forum publik oposisi.