Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai hal yang negatif.
Ia menyebut kritik yang baik perlu ditindaklanjuti, sementara kritik yang tidak membangun harus direspons dengan edukasi kepada masyarakat.
"Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar tidak menjadi racun bagi demokrasi," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Habiburokhman mengaku sependapat dengan pernyataan Teddy Indra Wijaya terkait fenomena "inflasi pengamat". Ia menilai, saat ini banyak pihak yang mengklaim sebagai pengamat, namun justru menyampaikan propaganda, kebohongan, hingga ujaran kebencian.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kritik tersebut memiliki motif politik, termasuk upaya merebut kekuasaan baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.
Ketua Komisi III DPR itu juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menindaklanjuti berbagai kritik yang bersifat membangun. Namun, ia menegaskan tidak semua kritik bersifat positif.
"Ada juga kritik yang tidak membangun bahkan merusak atau toxic," ujarnya.
Habiburokhman turut menyinggung adanya ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo yang dinilai perlu dikritisi. Ia mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan memiliki mekanisme konstitusional yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang. Jika dinilai tidak memuaskan, mandat dapat dihentikan, namun jika sebaliknya, rakyat bisa kembali memberikan kepercayaan.
Habiburokhman juga menyebut hingga saat ini tidak ada warga negara yang dihukum karena mengkritik Presiden, yang menurutnya menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat", yakni munculnya banyak pengamat yang dinilai kerap menyampaikan data tidak sesuai fakta.
Menurut Teddy, sebagian pengamat berbicara di luar bidang keahliannya, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak akurat dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan tidak menyesatkan.*
(k/dh)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK