DPR Puji Polri: Paling Transparan dalam Menindak Pelanggaran Internal

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai semakin terbuka dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan transformasi menuju institusi yang lebih transparan dan responsif dalam penegakan disiplin internal.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk "UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi" di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Baca Juga:

• Fakta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI: Terjadi Sejak 2025, 27 Korban Termasuk 7 Dosen Perempuan

Ia menyebut setiap institusi negara tidak terlepas dari potensi pelanggaran oleh oknum, namun yang membedakan adalah respons institusi dalam menanganinya.

"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, jangan risau dengan oknum. Semua institusi pasti ada yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut," kata Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menilai Polri saat ini relatif lebih terbuka dibanding sejumlah institusi lain dalam menyampaikan proses penindakan terhadap anggota yang melanggar aturan.

Ia menyebut sanksi seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kerap diumumkan secara terbuka kepada publik.

"Kalau Polri melanggar sedikit, PTDH. Ini dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Habiburokhman juga menilai keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik.

Menurut dia, transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

"Sejelek apa pun, kalau terbuka, rakyat masih bisa memberi maklum," kata dia.

Selain itu, ia menyebut Komisi III DPR RI akan terus mengawasi kinerja penegakan hukum melalui mekanisme rapat dan fungsi pengawasan lainnya.

Ia mengapresiasi respons cepat Polri dalam menindaklanjuti setiap catatan maupun rekomendasi DPR.

"Rakyat bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum yang melanggar," ujarnya.*

(kp/ad)

Fakta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI: Terjadi Sejak 2025, 27 Korban Termasuk 7 Dosen Perempuan

Fraksi Gerindra Sebut Penertiban Pedagang di Binjai Tebang Pilih, Pemkot Angkat Bicara

Sahroni Minta Pelaku Pelecehan di FH UI Disanksi Tegas, Dinilai Ancam Masa Depan Hukum

Hakim Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR, KPK Hormati Putusan dan Kaji Langkah Lanjutan

Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Indra Iskandar Gugur, KPK Diminta Setop Penyidikan Kasus Rumdin DPR