Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah cepat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam merespons kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul inisiatif BEM dan IKM FH UI yang menggelar forum terbuka untuk menghadirkan 16 mahasiswa terduga pelaku dalam satu ruang dialog bersama korban dan mahasiswa lainnya.
"Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus ini dengan menggelar forum terbuka seperti RDPU," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).Baca Juga:
Menurut dia, forum tersebut menjadi langkah positif karena membuka ruang komunikasi langsung antara korban dan terduga pelaku. Mahasiswa, lanjutnya, dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus menuntut pertanggungjawaban secara terbuka.
Habiburokhman menilai pendekatan yang mengedepankan transparansi dan ketegasan seperti ini penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia optimistis, kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil dengan tetap mengedepankan prinsip hukum yang berlaku.
"Fenomena pelanggaran bisa terjadi di mana saja, tapi respons BEM dan IKM FH UI ini patut diapresiasi karena cepat, terbuka, dan tegas," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan tidak pantas di grup chat dikumpulkan dalam forum yang digelar di Auditorium FH UI. Dalam forum tersebut, para terduga pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban.
Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan forum itu digelar sebagai wadah bagi korban untuk memperoleh kejelasan sekaligus respons langsung dari para pelaku.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Diperlukan sanksi tegas yang berpihak pada korban agar memberikan efek jera serta menjaga integritas lingkungan kampus.
Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan tengah melakukan investigasi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Proses tersebut meliputi verifikasi laporan, pemanggilan pihak terkait, hingga pengumpulan bukti.
UI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal di ruang digital, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dan aturan kampus.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik, sekaligus pengingat pentingnya penegakan aturan serta perlindungan terhadap korban di lingkungan pendidikan tinggi.*
(d/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL