Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Minggu 19 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Bali pada Minggu, 19 Apr
NASIONAL
JAKARTA – KOMISI I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan aturan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk terhadap platform global seperti Wikipedia.
Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tetap konsisten menegakkan aturan terkait kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa seluruh platform digital, baik lokal maupun internasional, wajib mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia.Baca Juga:
"Setiap platform digital, termasuk Wikimedia Foundation, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," ujar Dave dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Dave, regulasi PSE merupakan instrumen penting dalam menjaga keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat di ruang digital.
Meski demikian, ia juga mengakui peran strategis Wikipedia sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan luas oleh masyarakat Indonesia, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, maupun informasi sehari-hari.
"Wikipedia memiliki peran yang sangat penting. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat berdampak pada literasi dan keterbukaan informasi," jelasnya.
Karena itu, Dave mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menegakkan aturan tersebut, termasuk membuka ruang dialog dengan Wikimedia Foundation.
Ia menilai, transparansi dalam penyampaian tujuan regulasi serta kesediaan untuk mendengarkan masukan akan membantu mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan berekspresi.
"Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan juga merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Kemkomdigi telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebagai PSE lingkup privat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
"Pemerintah berkomitmen menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik," kata Alexander.*
(an/dh)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Bali pada Minggu, 19 Apr
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Min
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu, 19 April
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Minggu, 19 April 20
NASIONAL
BANDA ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Aceh pada Minggu, 19 April 2026,
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Minggu, 19 April 2
NASIONAL
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK