Menguatnya Realisme Global Kembali Soroti Status Strategis Selat Malaka

Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki yurisdiksi atas kawasan tersebut. Namun, Singapura dinilai memperoleh keuntungan ekonomi terbesar karena posisinya sebagai pusat layanan maritim dan transshipment.

Meski demikian, wacana penerapan pungutan terhadap kapal yang melintas mendapat penolakan dari Singapura. Selain dianggap berpotensi mengganggu ekosistem perdagangan, kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan hukum internasional.

Dedi menilai, situasi geopolitik global saat ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh pendekatan realisme, yang berpotensi turut memengaruhi kawasan Asia Tenggara.

"Selat Malaka masih berada dalam koridor hukum internasional. Namun ke depan, arah kebijakan sangat bergantung pada dinamika kepentingan negara-negara kawasan," katanya.

Ia menegaskan, stabilitas kawasan menjadi kunci utama agar Selat Malaka tetap berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka.*

(ad)

RDP DPRD Batu Bara Soroti Dampak Parit PTPN IV Tanah Itam Ulu, Warga Keluhkan Erosi dan Penyempitan Lahan

Empat Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL Lebanon, Kemlu Desak PBB Usut Tuntas dan Adili Pelaku

FP2T Babel Minta Maaf Terkait Insiden 7 Maret, Tegaskan Bukan Aksi Terencana

Prabowo: Indonesia Gelap? Kau Kabur Saja ke Yaman! Biar Nggak Gaduh

Harga Plastik Melonjak hingga 70%, Kemendag Siapkan Skema Subsidi Industri

Anak Gugat Orang Tua dalam Sengketa PT Madina Gas Lestari, Dugaan Uang Damai Rp7 Miliar Terungkap