Menguatnya Realisme Global Kembali Soroti Status Strategis Selat Malaka

JAKARTA — Pergeseran dinamika geopolitik global dinilai semakin memperlihatkan menguatnya pendekatan realisme dalam hubungan internasional, terutama di tengah meningkatnya konflik antarnegara besar.

Kondisi ini turut menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia, termasuk Selat Malaka.

Praktisi dan peneliti kebijakan maritim, Dedi Gunawan Widyatmoko, mengatakan dalam teori hubungan internasional terdapat dua arus utama, yakni idealisme dan realisme.

Baca Juga:

• RDP DPRD Batu Bara Soroti Dampak Parit PTPN IV Tanah Itam Ulu, Warga Keluhkan Erosi dan Penyempitan Lahan

Idealisme menekankan kerja sama antarnegara untuk perdamaian global, sementara realisme menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

"Dalam perspektif realisme, konflik kepentingan antarnegara adalah hal yang tidak terhindarkan," kata Dedi, Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 merupakan wujud pendekatan idealisme dalam mengatur tata kelola global, termasuk pelayaran internasional.

Namun, menurut dia, dalam praktiknya pendekatan realisme semakin dominan dalam beberapa dekade terakhir.

Hal itu terlihat dari kebijakan luar negeri sejumlah negara besar yang lebih menekankan kepentingan nasional.

Dedi mencontohkan ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang turut berdampak pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.

Dalam konteks tersebut, ia menilai tindakan pembatasan atau penutupan sepihak di selat internasional berpotensi bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjamin hak lintas transit bagi kapal-kapal internasional.

"Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak boleh dibatasi secara sepihak," ujarnya.

Di sisi lain, wacana pemanfaatan ekonomi dari Selat Malaka kembali mengemuka. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 29 persen perdagangan minyak global melintasinya.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki yurisdiksi atas kawasan tersebut. Namun, Singapura dinilai memperoleh keuntungan ekonomi terbesar karena posisinya sebagai pusat layanan maritim dan transshipment.

Meski demikian, wacana penerapan pungutan terhadap kapal yang melintas mendapat penolakan dari Singapura. Selain dianggap berpotensi mengganggu ekosistem perdagangan, kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan hukum internasional.

Dedi menilai, situasi geopolitik global saat ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh pendekatan realisme, yang berpotensi turut memengaruhi kawasan Asia Tenggara.

"Selat Malaka masih berada dalam koridor hukum internasional. Namun ke depan, arah kebijakan sangat bergantung pada dinamika kepentingan negara-negara kawasan," katanya.

Ia menegaskan, stabilitas kawasan menjadi kunci utama agar Selat Malaka tetap berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka.*

(ad)

RDP DPRD Batu Bara Soroti Dampak Parit PTPN IV Tanah Itam Ulu, Warga Keluhkan Erosi dan Penyempitan Lahan

Empat Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL Lebanon, Kemlu Desak PBB Usut Tuntas dan Adili Pelaku

FP2T Babel Minta Maaf Terkait Insiden 7 Maret, Tegaskan Bukan Aksi Terencana

Prabowo: Indonesia Gelap? Kau Kabur Saja ke Yaman! Biar Nggak Gaduh

Harga Plastik Melonjak hingga 70%, Kemendag Siapkan Skema Subsidi Industri

Anak Gugat Orang Tua dalam Sengketa PT Madina Gas Lestari, Dugaan Uang Damai Rp7 Miliar Terungkap