Gugatan MBG di UU APBN 2026 Dicabut, MK Pastikan Perkara Tak Bisa Diajukan Ulang
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Purbaya menegaskan, pembekalan tersebut bukan bertujuan militer, melainkan untuk membentuk karakter, disiplin, serta memperkuat rasa nasionalisme para peserta sebelum menempuh studi di luar negeri.
"Pembekalan ini bukan untuk perang, tapi untuk melatih disiplin dan kecintaan terhadap negara. Latihan fisik seperti sit-up dan push-up itu bagian dari pembentukan karakter," ujar Purbaya dalam temu media di kantornya, Senin (4/5/2026).Baca Juga:
Ia menilai, pembentukan sikap dan mental sangat penting agar para penerima beasiswa tetap memiliki rasa cinta tanah air selama berada di luar negeri.
Purbaya juga mengingatkan agar penerima beasiswa tidak justru merendahkan negara setelah memperoleh kesempatan belajar di luar negeri.
"Jangan sampai nanti setelah ke luar negeri justru menghina negara sendiri. Itu yang harus dijaga," tegasnya.
Terkait anggaran, Purbaya menyebut pelibatan TNI dalam pembekalan tidak membutuhkan biaya besar dan masih tergolong sebagai investasi negara.
Menurutnya, biaya tambahan tersebut sebanding dengan dana besar yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan para penerima beasiswa.
"Kalau nambah sedikit itu tidak masalah, karena ini investasi. Yang penting mereka kembali dan berkontribusi untuk Indonesia," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengarahkan kebijakan LPDP ke depan agar lebih fokus pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Hal ini dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pembangunan berbasis teknologi di masa depan.
Purbaya mengungkapkan, saat ini masih banyak penerima beasiswa yang mengambil jurusan di luar bidang tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.
"Kita harus meningkatkan penguasaan teknologi, kalau tidak kita bisa tertinggal," pungkasnya.*
(d/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK