Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menilai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menelusuri celah potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas tersebut.
Irma menyebut program MBG merupakan salah satu agenda utama pemerintah yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Karena itu, ia menilai pengawasan ketat menjadi hal yang tidak bisa ditawar.Baca Juga:
"Program MBG ini kan prioritas presiden, dan target presiden tidak main-main," kata Irma, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan, program tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga pada peningkatan kualitas generasi muda, termasuk perkembangan kecerdasan dan produktivitas jangka panjang.
Menurut Irma, Presiden Prabowo ingin program MBG memberi dampak luas, mulai dari peningkatan pertumbuhan anak, kecerdasan intelektual, hingga efek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.
"Tentu presiden tidak ingin program prioritas ini tidak sesuai target," ujarnya.
Irma juga menilai perhatian Presiden terhadap isu-isu teknis dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa berbagai persoalan di lapangan telah sampai ke meja pemerintah.
Karena itu, langkah pengawasan melalui KSP dinilai wajar.
"Berbagai macam isu terkait pelaksanaan program ini memang mengemuka dan itu mungkin sampai ke telinga presiden. Jadi wajar jika kemudian presiden meminta pengawalan dari KSP," katanya.
Ia menambahkan, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG menuntut pelaksanaan yang profesional dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan.
"Anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sangat besar, untuk itu pelaksanaannya juga harus profesional dan akuntabel," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta KSP mengecek sejumlah celah potensi penyimpangan dalam program MBG, termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Dudung menyebut indikasi tersebut menjadi salah satu fokus pengawasan pemerintah, selain potensi masalah kualitas makanan hingga dampak kesehatan di lapangan.
Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.*
(d/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI