Prabowo Minta Pengawasan Ketat Celah Korupsi MBG, DPR: Presiden Tak Main-Main

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menilai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menelusuri celah potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas tersebut.

Irma menyebut program MBG merupakan salah satu agenda utama pemerintah yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Karena itu, ia menilai pengawasan ketat menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Emas, DWP Sumut Dorong Ibu Jadi Kunci Penguatan Literasi Anak

"Program MBG ini kan prioritas presiden, dan target presiden tidak main-main," kata Irma, Kamis, 7 Mei 2026.

Ia menjelaskan, program tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga pada peningkatan kualitas generasi muda, termasuk perkembangan kecerdasan dan produktivitas jangka panjang.

Menurut Irma, Presiden Prabowo ingin program MBG memberi dampak luas, mulai dari peningkatan pertumbuhan anak, kecerdasan intelektual, hingga efek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.

"Tentu presiden tidak ingin program prioritas ini tidak sesuai target," ujarnya.

Irma juga menilai perhatian Presiden terhadap isu-isu teknis dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa berbagai persoalan di lapangan telah sampai ke meja pemerintah.

Karena itu, langkah pengawasan melalui KSP dinilai wajar.

"Berbagai macam isu terkait pelaksanaan program ini memang mengemuka dan itu mungkin sampai ke telinga presiden. Jadi wajar jika kemudian presiden meminta pengawalan dari KSP," katanya.

Ia menambahkan, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG menuntut pelaksanaan yang profesional dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan.

"Anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sangat besar, untuk itu pelaksanaannya juga harus profesional dan akuntabel," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta KSP mengecek sejumlah celah potensi penyimpangan dalam program MBG, termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Dudung menyebut indikasi tersebut menjadi salah satu fokus pengawasan pemerintah, selain potensi masalah kualitas makanan hingga dampak kesehatan di lapangan.

Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.*

(d/ad)

Pemko Medan Percepat Pembebasan Lahan Sungai Kera, Proyek Banjir World Bank Dikebut

Exit Meeting Bimtek Anti Korupsi, Pemkab Asahan Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Dukung Karya Bakti Skala Besar TNI AD, Bobby Nasution Dorong Percepatan Infrastruktur demi Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Nias

Komisi Reformasi Polri Usul Aturan Baru Penanganan Demo, Tekankan Pendekatan Humanis

Harga Bawang Merah di Sumut Merangkak Naik, Asahan Tembus Rp 46 Ribu per Kg

Sidang Korupsi Satelit Kemenhan, Saksi Akui Tak Tahu Fungsi Peralatan Navayo Saat Pemeriksaan Barang