Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep Blue Ocean Economy atau ekonomi laut biru. Salah satu langkah utamanya adalah percepatan pembangunan kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan yang dinilai memiliki peran strategis dalam penyediaan sumber protein bagi masyarakat Indonesia maupun kebutuhan global.
"Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, ya. Penghasilannya harus tambah karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita," kata Prabowo di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, sektor perikanan tidak hanya menjadi penopang pangan nasional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan protein dunia.
"Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein," ujarnya.
Prabowo menjelaskan, konsep Blue Ocean Economy bukan sekadar pengelolaan sumber daya laut, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan berbasis potensi maritim Indonesia yang sangat besar.
"Karena itu pemerintah yang saya pimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah Ekonomi Biru, Ekonomi Laut Biru, The Blue Ocean Economy," tegasnya.
Ia juga menyebut pemerintah akan mempercepat pembangunan desa dan kampung nelayan, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau terluar seperti Miangas, sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir sekaligus menjaga kedaulatan wilayah.
Dalam implementasinya, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan pada 2026, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 1.000 desa nelayan setiap tahun berikutnya hingga mencapai sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disebut akan ikut mengawal langsung program tersebut agar berjalan sesuai target.
"Dan tahun depan kita akan bangun lagi. 1.000, dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000," kata Prabowo.
Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan turut memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, termasuk dalam pertemuan tingkat kawasan ASEAN.*
(d/dh)
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT AKT di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL