SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkap masih adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sejumlah daerah di Indonesia.
Mu'ti menyebut, temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan bersih (clean government) di sektor pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal.
"Kami masih mendapat banyak informasi bagaimana dana BOS belum digunakan sebagaimana mestinya, KIP disalahgunakan, dan berbagai kebijakan yang tidak sesuai di lingkungan sekolah," kata Mu'ti dalam agenda Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Jakarta, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Ia menilai kondisi tersebut cukup kontraproduktif dengan nilai-nilai kejujuran yang selama ini diajarkan di sekolah kepada para siswa.
Menurutnya, siswa sudah diajarkan untuk bersikap jujur, namun di lingkungan terdekat seperti sekolah justru masih ditemukan praktik yang tidak mencerminkan nilai tersebut.
Mu'ti menegaskan bahwa kementeriannya terus berupaya memperkuat pendidikan karakter, termasuk melalui penerapan tes kemampuan akademik dengan pendekatan penanaman nilai kejujuran bertajuk "Jujur Gembira".
"Tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga menanamkan kejujuran dalam proses pendidikan," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga meluncurkan panduan pendidikan antikorupsi sebagai upaya memperkuat budaya jujur di lingkungan sekolah.
Mu'ti berharap program tersebut dapat menjadikan sekolah sebagai contoh lingkungan yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan dana pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.*
(k/dh)
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL