JAKARTA - Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Keputusan tersebut disebut akan diumumkan dalam waktu dekat setelah penyidik merampungkan proses penanganan perkara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pengumuman terkait apakah berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau belum (P21).
"Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum," ujar Budi, Rabu (13/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa proses hukum akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun, pihaknya belum bisa memastikan tanggal pasti pengumuman tersebut.
"Ya pasti, ini masih tanggal berapa. Pasti dalam waktu dekat," tambahnya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melimpahkan kembali berkas perkara dugaan fitnah ijazah Presiden Jokowi ke kejaksaan.
Dalam kasus ini, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka yang terbagi dalam beberapa klaster.
Di antaranya, klaster pertama terdiri dari lima tersangka, sementara klaster kedua terdiri dari tiga tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa. Sebagian tersangka lainnya telah mendapatkan restorative justice (RJ) sehingga statusnya dicabut.
Polda Metro menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku hingga tuntas.*
(oz/dh)
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
