Kemendagri Dorong Transformasi BPBD Hadapi Ancaman Bencana yang Kian Kompleks

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transformasi tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memperkuat layanan penanggulangan bencana di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana di Indonesia.

Penguatan tersebut diperkuat melalui penerbitan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menegaskan penanggulangan bencana sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, mengatakan pola bencana saat ini menuntut pendekatan baru yang tidak lagi hanya fokus pada penanganan darurat, melainkan mengedepankan mitigasi dan pengurangan risiko.

Baca Juga:

• Airlangga Bertemu Belarus, Indonesia Bidik Pasar Eurasia Lewat EAEU FTA

"Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?" kata Safrizal dalam Sosialisasi dan Focus Group Discussion implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, Sabtu (16/5/2026).

Ia menilai kejadian banjir bandang, cuaca ekstrem, hingga bencana hidrometeorologi yang terus meningkat menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.

Menurutnya, pendekatan lama yang hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi sudah tidak relevan karena banyak kejadian terbaru melampaui pola historis yang selama ini menjadi acuan pembangunan.

"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak. Kegagalan kita dalam memitigasi risiko hari ini adalah jaminan kerugian yang lebih besar di masa depan," ujarnya.

Kemendagri mencatat Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam Indeks Risiko Bencana 2025 dengan tingkat kerentanan tinggi. Sebanyak 96,27 persen penduduk tinggal di wilayah rawan bencana, sementara kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,85 triliun per tahun.

Safrizal menegaskan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat karena respons cepat pada 24 jam pertama sangat menentukan keselamatan warga terdampak.

"Keselamatan masyarakat tidak boleh dikelola oleh lembaga yang lemah secara struktur. BPBD harus berdiri sendiri agar mampu bertindak cepat dan tepat saat krisis terjadi," tegasnya.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui empat pendekatan utama yakni pencegahan, kolaborasi lintas sektor, desentralisasi, serta kemitraan antarpemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri turut memperkenalkan konsep Harmony with Disaster yang mendorong masyarakat hidup berdampingan dengan risiko bencana secara aman dan berkelanjutan.

"Kita harus berani mendahului bencana, bukan terus tertinggal mengejar dampaknya," pungkas Safrizal.

Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA juga mendukung penguatan tata kelola kebencanaan di Indonesia. Dukungan itu disebut sebagai bagian dari kemitraan Indonesia-Australia dalam pengurangan risiko bencana.

Minister Counsellor Human Development dan Humanitarian Pemerintah Australia, Tim Stapleton, mengapresiasi langkah Kemendagri dan BNPB dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.

"Pemerintah Australia sangat mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB atas kepemimpinan dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia," katanya.*

(an/dh)

Airlangga Bertemu Belarus, Indonesia Bidik Pasar Eurasia Lewat EAEU FTA

Sumut Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-19 2026! Ini Pembagian Grup Lengkapnya

200 Ribu Anak Terpapar Judi Online, DPR Desak Penanganan Lebih Serius dari Sekadar Pemblokiran

MUI Desak Komdigi Perketat Blokir Judi Online, Akses Dinilai Masih Longgar

Harga Cabai Rawit Tembus Rp77 Ribu/kg, Telur Ayam Rp32 Ribu: Ini Daftar Lengkapnya

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Menkeu Sebut Bukan karena Belanja Pemerintah