Pengamat Soroti Program MBG Prabowo: Bagus, Tapi Terlalu Dipaksakan

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik M Gumarang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan pelaksanaan program tersebut saat ini dinilai terlalu tergesa-gesa dan belum didukung perencanaan yang matang.

"Program MBG itu bagus, namun pelaksanaannya seperti terlalu dipaksakan," kata Gumarang dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026.

Baca Juga:

• Baik-Buruk Indonesia

Menurut dia, program MBG sejatinya merupakan bentuk investasi modal manusia (human capital investment) yang manfaat ekonominya tidak bisa dirasakan secara instan.

Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kata dia, baru akan terlihat dalam jangka panjang ketika kualitas generasi muda meningkat secara signifikan.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak seharusnya berharap program tersebut langsung memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu dekat.

"Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Gumarang menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.

Menurut dia, angka tersebut berpotensi menjadi beban besar bagi APBN apabila tidak diiringi dengan perencanaan yang tepat dan terukur.

Ia menilai pemerintah semestinya lebih dulu melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi fiskal negara, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga faktor budaya sebelum program dijalankan secara masif.

Selain itu, Gumarang juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut.

Ia menilai lemahnya sistem pengawasan serta persoalan integritas aparatur bisa menjadi risiko besar dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran yang sangat besar.

"Lemahnya pengawasan dan persoalan integritas aparatur bisa menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah menjalankan program MBG secara bertahap dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal negara.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memprioritaskan daerah terpencil, tertinggal, dan wilayah yang memiliki persoalan gizi paling serius agar program berjalan lebih efektif.

"Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran," ujar Gumarang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui program MBG masih menghadapi banyak persoalan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026.

"Banyak masalah, iya. Banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan membenahi berbagai persoalan, termasuk menindak oknum yang dinilai tidak menjalankan program dengan baik.

Prabowo juga menyatakan tidak akan ragu mencopot pihak-pihak yang terbukti menghambat pelaksanaan program unggulan tersebut.*

(vo/ad)

Baik-Buruk Indonesia

Ketua Badan Kehormatan Bela Anggota DPRD Jember Merokok Saat Rapat: Apa Bedanya dengan Ngopi dan Makan? Tembakau Identitas Masyarakat Setempat

Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

JPPI: Pemerintah Seolah Lepas Tangan terhadap Nasib Guru Honorer

10 Mata Uang dengan Nilai Terendah terhadap Dolar AS, Rupiah Masuk!

Wagub Sumut Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di Deli Serdang