Polda Aceh Terima Aspirasi YLBH-KI Aceh Barat, Pastikan Semua Laporan Ditindaklanjuti
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial dapat diselesaikan dalam waktu paling lama tiga pekan.
Hasil pemeriksaan tersebut ditargetkan sudah dapat dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal pada awal bulan depan.
"Paling lama tiga minggu insyaallah. Jadi paling awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026.Baca Juga:
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pendalaman saat ini dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Inspektorat Jenderal Kemensos.
Tim tersebut tengah menelusuri dugaan malaadministrasi dalam proses pengadaan, termasuk keterlibatan dua pejabat yang telah dibebastugaskan sementara.
Menurut dia, kedua pejabat tersebut telah diganti sementara hingga proses investigasi rampung dan terdapat laporan akhir dari Inspektorat Jenderal.
"Penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara, sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan di kementeriannya tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.
"Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam," kata dia.
Ia menambahkan, tim khusus juga akan menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari penetapan pagu anggaran hingga harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Gus Ipul menekankan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembenahan internal untuk memperkuat tata kelola pengadaan di Kemensos.
Sebelumnya, dua pejabat di lingkungan Kemensos telah dibebastugaskan setelah ditemukan potensi malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2025.
Salah satunya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di satuan kerja Sekretariat Jenderal.
Gus Ipul menugaskan Inspektorat Jenderal untuk melanjutkan pendalaman serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan perlengkapan sepatu yang sempat menjadi sorotan publik.*
(km/ad)
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengapresiasi pelaksanaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Institut KarateDo Nasional (INKANA
OLAHRAGA
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) menempatkan seorang oknum polisi berinisial Aipda HSR di Penempatan Khusus (Patsus) Bidang Profesi dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Bupati Langkat, Tiorita Subakti, tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim terjaring
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mendukung penuh upaya Komisi Pemberan
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengaku sempat menerima a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL