Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial dapat diselesaikan dalam waktu paling lama tiga pekan.
Hasil pemeriksaan tersebut ditargetkan sudah dapat dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal pada awal bulan depan.
"Paling lama tiga minggu insyaallah. Jadi paling awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026.Baca Juga:
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pendalaman saat ini dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Inspektorat Jenderal Kemensos.
Tim tersebut tengah menelusuri dugaan malaadministrasi dalam proses pengadaan, termasuk keterlibatan dua pejabat yang telah dibebastugaskan sementara.
Menurut dia, kedua pejabat tersebut telah diganti sementara hingga proses investigasi rampung dan terdapat laporan akhir dari Inspektorat Jenderal.
"Penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara, sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan di kementeriannya tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.
"Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam," kata dia.
Ia menambahkan, tim khusus juga akan menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari penetapan pagu anggaran hingga harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Gus Ipul menekankan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembenahan internal untuk memperkuat tata kelola pengadaan di Kemensos.
Sebelumnya, dua pejabat di lingkungan Kemensos telah dibebastugaskan setelah ditemukan potensi malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2025.
Salah satunya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di satuan kerja Sekretariat Jenderal.
Gus Ipul menugaskan Inspektorat Jenderal untuk melanjutkan pendalaman serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan perlengkapan sepatu yang sempat menjadi sorotan publik.*
(km/ad)
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Ka
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendi
PENDIDIKAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL