Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap mayoritas kasus pelanggaran terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026 berasal dari lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang anak di Indonesia.
Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya, terdapat 261 kasus dalam klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA). Dari jumlah itu, sebanyak 209 kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
"Kasus paling dominan berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 209 kasus," ujar Aris saat merilis hasil laporan pengawasan perlindungan anak Januari-April 2026, Senin (18/5/2026).Baca Juga:
Aris menjelaskan, tingginya kasus di lingkungan keluarga menunjukkan masih lemahnya pola pengasuhan positif terhadap anak. Menurutnya, konflik keluarga dan pengasuhan yang tidak sehat berpotensi mengganggu perkembangan mental maupun sosial anak.
KPAI juga mencatat terdapat 58 kasus anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua, 43 kasus pelarangan akses bertemu keluarga, serta 29 kasus terkait pemenuhan hak nafkah anak.
"Ketika pengasuhan tidak dilakukan dengan pendekatan positif, maka tumbuh kembang anak akan terancam," katanya.
Selain itu, KPAI mencatat total 301 pengaduan masyarakat sepanjang Januari hingga April 2026. Dari laporan tersebut ditemukan 426 kasus pelanggaran terhadap anak.
Menurut Aris, satu laporan pengaduan sering kali memuat lebih dari satu bentuk pelanggaran terhadap anak, baik terkait pemenuhan hak maupun perlindungan khusus.
"Dari satu aduan bisa ditemukan banyak kasus pelanggaran terhadap anak," ucapnya.
Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 403 kasus mendapat layanan psikoedukasi, sedangkan sisanya dilakukan pengawasan lapangan, mediasi, hingga koordinasi lintas instansi.
KPAI juga menemukan sejumlah kasus yang terungkap bukan melalui pengaduan langsung masyarakat, melainkan dari kasus viral di media sosial maupun pemberitaan publik.
Wilayah pengawasan KPAI meliputi sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Timur.
KPAI berharap seluruh pihak, khususnya keluarga dan orang tua, dapat memperkuat pola pengasuhan positif demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL