Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui aplikasi digital bernama Reviu Menu MBG (Organoleptik). Sistem tersebut digunakan untuk memantau kualitas, keamanan, hingga kelayakan makanan yang diterima para penerima manfaat di berbagai daerah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan aplikasi itu dikembangkan agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan pihak sekolah dan posyandu.
"Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian Ka SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan," ujar Sony dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).Baca Juga:
Dalam sistem tersebut, guru yang ditunjuk sekolah dan kepala posyandu (Kaposyandu) bertindak sebagai PIC kelompok penerima manfaat MBG. Mereka dapat langsung memberikan penilaian saat paket makanan diterima.
Beberapa indikator yang dinilai meliputi ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, tampilan menu, hingga variasi makanan yang disajikan. Sistem ini sekaligus menjadi langkah deteksi dini apabila ditemukan masalah dalam distribusi makanan bergizi gratis.
Berdasarkan data Dashboard Reviu Menu MBG hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 21.31 WIB, tercatat sudah ada 1.707 laporan masuk dari berbagai wilayah Indonesia.
Hasilnya, sebanyak 1.705 laporan atau 99,88 persen menyatakan makanan layak dikonsumsi. Sementara hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak makan.
Dari sisi distribusi, sebanyak 97,95 persen laporan menyatakan makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal. Sedangkan kualitas aroma makanan dinilai layak pada 99,71 persen laporan.
Selain itu, tampilan makanan sesuai standar pada 99,41 persen laporan, sementara sekitar 98,89 persen laporan menyebut rasa makanan dalam kondisi normal dan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.
Sony menegaskan keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan program MBG sekaligus mencegah munculnya persoalan di lapangan.
"Keterlibatan guru dan Kaposyandu diharapkan bisa meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menjadi sistem peringatan dini bila ada potensi masalah," katanya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan di Indonesia.*
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL