Mahasiswa Bangkalan Desak DPRD Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Dugaan Pemotongan Dana

BANGKALAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Bangkalan Bersatu menggeruduk kantor DPRD Bangkalan, Senin (18/5/2026). Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak berjalan optimal di daerah tersebut.

Koordinator aksi, Muhammad Fauzi, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Banyak yang dipotong, makanan juga tidak sesuai bahkan beberapa disajikan dalam kondisi basi," kata Fauzi.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Efek MBG: Perputaran Uang Desa Tembus Rp 10,8 Miliar per Tahun

Selain itu, mahasiswa juga menemukan adanya dugaan pelanggaran lain di sejumlah dapur MBG, termasuk persoalan ketenagakerjaan.

Fauzi menyebut ada dapur yang diduga tidak memberikan gaji pekerja secara penuh, bahkan terdapat skema pemotongan upah.

"Ada satu dapur yang meminta separuh gaji pekerjanya. Jadi dua minggu diberikan, dan dua minggu lagi gaji pekerja diminta untuk tidak diambil," ungkapnya.

Tidak hanya soal upah, massa aksi juga menyoroti minimnya fasilitas pengelolaan lingkungan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan. Sejumlah dapur disebut belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Mahasiswa mendesak DPRD Bangkalan untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap program tersebut, mulai dari rekrutmen tenaga kerja, legalitas dapur, hingga pengelolaan lingkungan.

"Meski program ini dari pusat, penerima manfaatnya adalah masyarakat Bangkalan. Maka DPRD harus ikut mengawasi," tegas Fauzi.

Selain isu MBG, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan lain seperti perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dugaan pungutan liar parkir, hingga persoalan sampah di daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait tuntutan mahasiswa tersebut.*

(k/dh)

Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal

Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Dugaan Korupsi Rp49,5 Miliar Disorot ICW, Kepala BGN Sebut Anggaran Masih Direview

KPK Temukan 8 Masalah dalam Program MBG

Prabowo Tak Wajibkan Semua Ikut MBG, BGN Ungkap Alasan Anak Keluarga Mampu Boleh Menolak