JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hingga saat ini tidak ada agenda reshuffle yang dibahas di lingkungan Istana maupun kabinet.Baca Juga:
"Belum ada reshuffle," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Prasetyo juga membantah sejumlah spekulasi yang menyebut adanya pergantian di beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk dalam pembahasan pemerintah saat ini.
Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah penguatan koordinasi kebijakan ekonomi antar-lembaga, terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian.
"Yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian," ujarnya.
Pernyataan Istana ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar saham dalam beberapa hari terakhir.
Namun pemerintah menilai fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi terjaga.
Prasetyo menyebut pemerintah bersama otoritas fiskal dan moneter terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah responsif apabila diperlukan.
Sikap Istana tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga konsolidasi kebijakan ekonomi dibanding melakukan perubahan struktur kabinet.*
(vo/ad)
JAKARTA Draf Revisi UndangUndang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026. Melalui kode terse
ENTERTAINMENT
MEDAN Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pad
OLAHRAGA
JAMBI Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) d
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kunjungan tersebut d
OLAHRAGA
JAKARTA Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategi
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos. Komisi Pemberant
HUKUM DAN KRIMINAL
