MEDAN - Ketua/Pendiri Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih meminta Presiden Prabowo segera mencabut Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana.
Menurutnya, Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026).
Dadan Hindayana telah mengkhianati tujuan negara atas pemberian tanda kehormatan. Seseorang yang mendapatkan penghargaan itu adalah sosok yang menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa.Baca Juga:
"Dengan perilaku korupsinya, maka Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026) tersebut," kata dalam rilisnya yang diterima bitvonline.com, Senin (8/6/2026).
BERHAK CABUT
Juliaman Saragih menjelaskan, pasal 35 UU No. 20 Tahun 2009 menyatakan tegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.
Walaupun nanti dalam prosesnya terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan di verifikasi oleh Dewan (Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan), bahkan menunggu keputusan hukum yang tetap dan kuat.
Tapi fakta kebrutalan tindak korupsi Dadan Hindayana (mantan Ketua Badan Gizi Nasional) terhadap dana kelolaan program prioritas MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah sangat terang benderang. Bahkan menistakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, menurutnya, mencabut segera Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana adalah tindakan pemulihan kepercayaan Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang terbaik.*
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di s
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Ka
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas implementasi aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya ala
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas untuk kebutuhan industri dan domestik di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Timnas Indonesia U19 memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U19 2026 setelah tampil sempurna di fase grup dengan tiga kemenan
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Ia mene
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN (Persero) PLN memberikan kompensasi berupa penurunan tarif listrik kepada ma
NASIONAL
JAKARTA Mayjen TNI Trenggono resmi mengundurkan diri dari dinas militer setelah ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026),
HUKUM DAN KRIMINAL
TABANAN Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali melanjutkan program Roadshow Dengar Pendapat dan Workshop Mini Komunikasi serta Publikasi B
PEMERINTAHAN
