BRT Mebidang Rp1,9 Triliun Jadi Sorotan DPRD Medan, Khawatir Bebani APBD
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serda
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan yang dijalankan saat dirinya menjabat merupakan kebijakan yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Nadiem saat menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/6/2026).
"Seperti yang Pak Jokowi bilang, ini adalah kebijakan dan arahan dari Presiden. Memang benar, memang sudah satu visi mengenai digitalisasi pendidikan," kata Nadiem.Baca Juga:
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Jokowi yang menilai dirinya sebagai sosok yang baik, sekaligus menyinggung kembali konsistensi arah kebijakan digitalisasi pendidikan selama masa jabatannya.
"Dan saya sangat mengapresiasi statement-nya Pak Jokowi mengenai karakter saya, dan semua kebijakan digitalisasi. Memang arahan juga dari Presiden," ujarnya.
Nadiem menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga negara.
"Ini program paling lempeng. Menghemat anggaran, didampingi kejaksaan, diaudit BPKP dua kali selama saya menjadi Menteri, dan dilaksanakan oleh LKPP. Mau setransparan apa lagi?" tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut Nadiem sebagai sosok mantan menteri yang memiliki rekam jejak baik selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari arahan Presiden.*
(k/dh)
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat keterampilan tenag
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada seluruh tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekn
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam Program Maka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan sebanyak 41 korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indon
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BIRate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen dalam Rapat De
EKONOMI
MEDAN Suasana khitanan massal yang digelar Komunitas SahRizki di Gedung PKK Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026, berlangsung meriah. Wali K
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat akses perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Program Perli
PEMERINTAHAN