Luhut Laporkan Hasil Survei Program MBG di 800 Titik ke Presiden Prabowo, Ini Temuannya

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 9 Juni 2026.

Survei tersebut dilakukan di 800 titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia.

Luhut mengatakan survei dilakukan secara independen oleh DEN untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Baca Juga:

• MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

Hasil pemantauan itu, menurut dia, telah disampaikan secara rinci kepada Presiden.

"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, kami menyampaikan hasil survei pelaksanaan makan bergizi di 800 titik. Ini dilakukan secara profesional dan kami menjaga kredibilitas data yang kami laporkan," kata Luhut usai pertemuan.

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan survei dilakukan dengan metode acak berbasis sistem komputer di berbagai wilayah, termasuk Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.

Hasilnya disebut merepresentasikan kondisi nasional pelaksanaan program SPPG.

Seto menyebut salah satu temuan utama adalah keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok program MBG.

Sebanyak 86,9 persen SPPG tercatat memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Secara rata-rata ada tiga UMKM yang terlibat dalam tiap SPPG. Ini menunjukkan terbentuknya ekosistem rantai pasok lokal," ujarnya.

Selain itu, sekitar 64–65 persen UMKM pemasok disebut berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Dari sisi ketenagakerjaan, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat, atau sekitar 99 persen, berasal dari masyarakat sekitar.

Seto juga menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM dalam program tersebut berada di atas 70 persen.

Menurut dia, hal ini menunjukkan keterlibatan lokal dalam program berjalan cukup efektif.

Meski demikian, DEN mencatat sejumlah catatan perbaikan, terutama terkait akses permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas layanan.

"Yang perlu ditingkatkan adalah dukungan permodalan agar UMKM bisa memperbesar kapasitas dan variasi komoditas," kata Seto.

Luhut bersama sejumlah anggota DEN, termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat, sebelumnya bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan laporan tersebut.*

(d/ad)

MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Prabowo Ubah Skema Bansos Jadi Tunai, Luhut: Rp5,4 Juta per Orang per Tahun

Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

PPK BGN Enggan Jelaskan Jadwal Pembayaran Hasil Kerja 97 Rekanan

Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka