Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatera Dipercepat, Validasi Data Penyintas Jadi Fokus

PIDIE JAYA – Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setelah kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak mulai terpenuhi, fokus kini beralih pada pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang bagi para penyintas.

Melalui koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, pembangunan huntap terus digenjot di berbagai daerah yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 15 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Berdasarkan data Satgas PRR hingga pertengahan Juni 2026, total kebutuhan huntap di tiga provinsi tersebut mencapai 39.217 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.091 unit sedang dalam tahap pembangunan, sementara 406 unit lainnya telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan.

Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Saat ini, 722 unit sedang dibangun dan 157 unit telah selesai dikerjakan.

Di Sumatera Utara, dari total kebutuhan 7.483 unit, sebanyak 312 unit masih dalam proses pembangunan dan 227 unit telah rampung.

Sedangkan di Sumatera Barat, pembangunan 57 unit huntap telah berjalan dari total kebutuhan 2.824 unit.

Perkembangan pembangunan mulai terlihat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Setelah seluruh hunian sementara atau huntara selesai dibangun dan ditempati warga terdampak banjir, pemerintah daerah kini memusatkan perhatian pada percepatan pembangunan huntap.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan proses verifikasi dan pemutakhiran data calon penerima huntap masih dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Okta, sebagian warga masih mempertimbangkan pilihan antara menempati huntap yang dibangun di lokasi lama (in-situ) atau pindah ke kawasan hunian terpusat (komunal).

Karena itu, pemerintah perlu memastikan data penerima benar-benar akurat sebelum pembangunan dimulai.

"Huntap sedang verifikasi kembali data. Data masyarakat sebenarnya sudah ada, tetapi masih ada warga yang ingin berpindah dari skema in-situ ke terpusat (komunal) maupun sebaliknya," kata Okta.

Ia menjelaskan proses finalisasi data telah selesai dilakukan.

Saat ini pemerintah daerah sedang menyiapkan surat keputusan (SK) terbaru sebagai dasar pengajuan pembangunan huntap kepada Satgas PRR.

Sebagai langkah awal, pembangunan huntap percontohan telah dilakukan di Kecamatan Meurah Dua, Meureudu, dan Pantee Raja.

Model tersebut akan menjadi acuan sebelum pembangunan dalam jumlah yang lebih besar direalisasikan.

Satgas PRR bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait terus mengawal percepatan pembangunan huntap agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan sesuai rencana.

Pemerintah berharap pembangunan hunian permanen ini dapat memberikan kepastian tempat tinggal sekaligus membantu masyarakat terdampak kembali menjalani kehidupan secara normal.*

(ad)

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 15 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 15 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Petani Tebu Usulkan Gula Masuk Bantuan Pangan, Ini Jawaban Pemerintah

Jawab Tuntutan Mahasiswa, Istana: MBG Tak Akan Dihentikan

Bukan Rupiah! Ini Deretan Mata Uang yang Pernah Beredar di Sumatera Utara

Bukan Karena Kelangkaan, Pemprov Sumut Sebut Antrean Panjang di SPBU Dipicu Panic Buying: Stok BBM Aman