JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih memiliki sejumlah kekurangan dalam menjalankan berbagai program nasional.
Hal itu disampaikan di hadapan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta.
Dalam pertemuan yang digelar di Istana Wakil Presiden pada Senin, 15 Juni 2026, Gibran menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang berjalan saat ini.Baca Juga:
"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minusnya, kekurangannya banyak, ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Gibran dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya evaluasi kebijakan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan berbagai isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga persoalan ekonomi dan pembangunan daerah tertinggal.
Gibran mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut dan menyebut seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
"Terima kasih sekali atas masukan-masukan yang disampaikan," ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya ruang dialog yang terbuka selama dilakukan secara tertib dan konstruktif.
"Saya senang mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi dan memberikan saran," kata Gibran.
Ketua aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi mahasiswa.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengonsolidasi dan menyampaikan kepada Presiden," ujar Abdi.
Ia juga berharap ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
Enam Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UBK menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih
- Peninjauan ulang UU Kepolisian RI
- Penghentian praktik militerisme dan penguatan supremasi sipil
- Stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional
- Pendidikan yang inklusif dan terjangkau
- Peninjauan kebijakan harga BBM yang dinilai membebani masyarakat*
(km/ad)
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APB
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusa
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir
PERISTIWA
LOS ANGELES Timnas Iran gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Selandia Baru dengan sko
OLAHRAGA
DELI SERDANG Kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, ditemukan pecah diduga akibat tembakan ora
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (15/6/2
NASIONAL
BATU BARA Sebagai bentuk respon cepat Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap berbagai permasalahan irigasi yang selama ini menjadi kelu
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dal
PEMERINTAHAN
