Meski MBG Disorot, Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo Capai 63 Persen
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses evaluasi dan pembenahan tata kelola.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan, pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola program strategis nasional tersebut.
Menurut Dudung, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem agar manfaat MBG semakin dirasakan masyarakat.Baca Juga:
"Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar program pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu oleh persoalan internal yang terjadi di BGN.
Dudung menyebut, program MBG merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan asupan gizi memadai.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, KSP juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah SPPG yang telah menerapkan standar operasional dengan baik dan dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain.
Selain itu, pemerintah kini memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan, bersih, dan terukur. KSP juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG.
Menurut Dudung, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan distribusi makanan bergizi akan terus diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah 3T," tegasnya.
Dudung menambahkan, momentum evaluasi yang sedang dilakukan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai negara.
Pemerintah berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.*
(mt/dh)
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
JAKARTA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengecek progres pembangunan Jembatan Gantung Kendawi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Kami
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus menyelidiki kematian pria bernama Sutrimo yang ditemukan tidak sadarkan diri di depan klinik kecantikan Mor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia menambah catatan buruk di ajang Piala AFF. Garuda tercatat sebagai tim terbanyak menjadi runner up dengan enam ka
OLAHRAGA
SEMARANG Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah resmi dibuka di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai manfaat hilirisasi perlu dirasakan lebih adil oleh daerah pengh
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa dari 996 senjata yang ditemukan di ruang Ketua Yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah
EKONOMI
PANGKALPINANG Persoalan pemberitaan mengenai tin slag yang melibatkan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memasuki babak baru. D
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kasus kematian W (30), mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebut meninggal ka
HUKUM DAN KRIMINAL