LPG 3 Kg Langka, Pemko Tanjungbalai Minta Pertamina Tindak Pangkalan Nakal
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi L
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka.
Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan 5.000 unit CCTV dan perangkat pemindai sidik jari (finger print) yang diduga tidak pernah terpasang meski anggarannya telah digelontorkan hingga lebih dari Rp300 miliar.
Fakta tersebut diungkap oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Purn Sony Sonjaya saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kamis (18/6/2026).Baca Juga:
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengatakan kliennya mengungkap adanya kontrak pengadaan CCTV dan finger print yang diperuntukkan bagi 5.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
"Tadi pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Apa? Jadi sebelum Pak Sony masuk (sebagai Wakil Kepala BGN) ada kontrak yang namanya CCTV dan pengadaan sidik jari (finger print)," kata Krisna kepada wartawan.
Menurut Krisna, pengadaan tersebut dilakukan melalui skema kontrak dengan vendor dan memiliki nilai lebih dari Rp300 miliar.
Ia menjelaskan, setiap titik SPPG direncanakan mendapat lima unit CCTV beserta perangkat finger print.
Namun, saat Sony melakukan pengecekan sebelum kontrak berakhir pada 19 Februari 2026, vendor disebut tidak mampu menunjukkan lokasi pemasangan perangkat tersebut.
"Sebelum kontrak itu berakhir, Pak Sony manggul vendor itu, ditanya sama Pak Sony 'eh lu kan pasang 5.000 CCTV sama sidik jari. Coba diperlihatkan sama saya seperti apa, saya butuh SDN 01 Jakarta Timur, coba kamu lihat seperti apa?' mereka tidak bisa memperlihatkan," ucap Krisna.
"Jadi artinya 5 ribu CCTV dengan sidik jari yang penerima manfaat itu, untuk anak-anak penerima manfaat itu tidak terpasang," sambungnya.
Krisna menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena anggaran negara telah dikeluarkan, tetapi barang yang diadakan tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
"Artinya bahwa BGN sudah keluar uang Rp 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendor itu tidak bisa menjawab dimana CCTV itu dipasang. Pak Sony menjawab itu total loss, artinya bahwa itu boleh dikatakan adalah fiktif," ungkapnya.
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi L
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja jajaran PLN UP3 Rantau Prapat di Ruang Hijau Rumah Dinas Bupati Asaha
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi
PEMERINTAHAN
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
VANCOUVER Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 60 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandan
OLAHRAGA
JAKARTA Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru. Pe
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya. Pergeseran jabat
NASIONAL
JAKARTA Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Sub
POLITIK