TNI AL Hadir di Tengah Warga Paniai, Patroli Humanis Marinir Jadi Jembatan Komunikasi dengan Masyarakat
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) setelah pertemuan yang berlangsung usai aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.
Menurut Deddy, penjelasan dari Wakil Presiden diperlukan agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
"Iya, dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar, ya eh apa namanya, dia membayar mahasiswa," kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).Baca Juga:
Deddy menilai publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa yang awalnya berencana melakukan demonstrasi di depan Istana Negara akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden di kantornya.
"Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, enggak mungkin dia enggak tahu gitu ya, tapi kan dia perlu bersuara dong," sambungnya.
Ia juga meminta agar asal-usul uang yang disebut diterima mahasiswa dapat diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan dugaan liar.
"Eh gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor wakil presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," kata dia.
"Dan dia harus juga mencari siapa itu yang memberikan uang kepada mahasiswa itu, supaya jelas," sambungnya.
Menurut Deddy, transparansi menjadi penting karena hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai sumber dana yang disebut dalam pengakuan sejumlah mahasiswa.
"Jangan-jangan itu uang hasil pungli, iya kan, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang dong," ucap Deddy.
"Jadi kita sedang menunggu bagaimana wakil presiden itu memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya ya, tentang apa namanya, persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik," tegas Deddy.
Ia menilai polemik tersebut berpotensi berdampak pada citra pemerintah karena melibatkan institusi Wakil Presiden.
"Oh betul dong, karena dia kan wakil presiden. Ini kan seolah-olah, kalau menurut saya, sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar gitu ya, pada saat pemerintah sedang terpojok gitu. Ini kan aneh kalau menurut saya," pungkasnya.
Pernyataan Deddy muncul setelah mencuat pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) malam.
Dalam forum itu, mahasiswa mempertanyakan sumber uang dan tujuan pemberian dana tersebut.
Salah seorang peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, mengatakan forum digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden.
"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na'ilah.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum, uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pemindahan titik aksi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Namun rencana tersebut disebut tidak pernah terlaksana.
Mahasiswa juga menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai sumber dana tersebut.
Pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta aksi dipindahkan, sementara pada bagian akhir forum disebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.
"Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa UBK meminta pihak kampus membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Wakil Presiden maupun hasil investigasi yang dapat memastikan asal-usul dana tersebut.
Sementara itu, pihak kampus dan sejumlah pihak yang disebut dalam forum juga belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar.* (km/ad)
PANIAI Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RIPNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir menggelar patroli humanis di wilayah Enarotali, K
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemprov S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama j
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut um
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Untuk proyek
PEMERINTAHAN
MEDAN Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke7. Agenda berskala in
PARIWISATA