MEDAN – Perkumpulan Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) mengirimkan tanggapan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait perkembangan penanganan laporan mengenai dugaan belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi online di Sumatera Utara.
Tanggapan tersebut dikirim melalui surat elektronik (email) pada Senin, 29 Juni 2026.
Surat itu merupakan respons atas penyampaian perkembangan laporan dari Ombudsman yang sebelumnya telah meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam surat perkembangannya, Ombudsman menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Sumatera Utara telah menyampaikan sejumlah langkah yang diklaim telah dilakukan.
Di antaranya mediasi dengan perusahaan aplikator, koordinasi dengan pemerintah daerah dan komunitas pengemudi, pembahasan regulasi pengawasan tarif, hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/434/KPTS/2025.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, evaluasi secara berkala, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Dalam klarifikasinya, Dinas Perhubungan juga menyampaikan sejumlah kendala.
Di antaranya belum adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan sepeda motor sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan aplikator, serta pengaturan tarif yang masih mengacu pada keputusan menteri.
Menanggapi penjelasan tersebut, Wakil Ketua Umum ASDM, Rinaldi, mengatakan organisasinya mengapresiasi langkah Ombudsman yang telah meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
Namun, menurutnya, jawaban yang diberikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh pokok persoalan yang dilaporkan.
"Pokok laporan kami bukan mempertanyakan ada atau tidaknya rapat koordinasi, mediasi, maupun pembentukan satgas. Yang kami persoalkan adalah efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang kami laporkan dilakukan oleh perusahaan aplikator, serta kepastian tindak lanjut atas pengaduan masyarakat," ujar Rinaldi.
Melalui tanggapan yang dikirimkan kepada Ombudsman, ASDM meminta agar proses pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada keterangan dari pihak terlapor.
MEDAN Masyarakat Kota Medan yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) kini dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling yang disedi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengetahui seluruh agenda dan hasil kunjung
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah memulai perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, dengan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Gar
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, di zona merah. Pelemahan sejumlah saham berkapitali
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Antam pada perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan tid
EKONOMI
JAKARTA Persaingan smartphone kelas menengah semakin ramai sepanjang Juni 2026. Dengan anggaran sekitar Rp3 jutaan, konsumen kini memili
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Hujan deras yang mengguyur kawasan Taman Bunga Community Park, Senin malam, 29 Juni 2026, tidak mengurangi semangat ratusan pemuda
PEMERINTAHAN
HOUSTON Timnas Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti denga
OLAHRAGA
HOUSTON Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Jepang dengan skor 21 pada pertandingan
OLAHRAGA
