JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, terdapat satu lembaga yang belum memperoleh opini serupa, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).Baca Juga:
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara," ujar Isma.
Namun, Isma mengungkapkan masih terdapat satu lembaga yang belum berhasil memperoleh opini WTP.
"Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2025 secara keseluruhan," sambungnya.
Menurut Isma, capaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
"Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahun diperiksa oleh BPK," kata Isma.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.
Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.
Meski Bapanas memperoleh opini WDP, BPK memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan.* (km/ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia tidak hanya di
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, terus bergulir. Setelah sebelumnya di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mulai membacakan putusan terhadap mantan Menteri Pendidik
HUKUM DAN KRIMINAL
KUANTAN SINGINGI Sejumlah ruangan penting di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa P
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Pemuda PancasilaKetua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarn
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara segera bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langk
OLAHRAGA
