JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila keterangannya dibutuhkan dalam pengembangan dugaan kasus gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli menyusul adanya peluang KPK memanggil sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proses pengusutan perkara yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.
Raja Juli mengaku telah mengetahui informasi yang berkembang mengenai dugaan kasus tersebut. Menurutnya, perkara yang semula berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan kini turut berkembang ke dugaan pengurusan pelepasan kawasan hutan.Baca Juga:
"Saya sudah membaca informasi yang berkembang terkait dugaan kasus tersebut, termasuk pengembangan mengenai proses pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi," ujar Raja Juli kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan Kementerian Kehutanan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola sektor kehutanan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Raja Juli juga memastikan dirinya beserta jajaran Kementerian Kehutanan akan bersikap kooperatif apabila penyidik membutuhkan dokumen maupun keterangan dalam proses penyelidikan.
"Kami akan kooperatif. Apabila ada dokumen yang dibutuhkan atau saya diminta memberikan keterangan, Insya Allah akan kami penuhi sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi," katanya.
Ia menambahkan, proses hukum yang tengah berjalan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan sehingga semakin transparan dan berintegritas.
Sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil sejumlah pihak dalam pengembangan dugaan kasus gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga saat ini, proses penanganan perkara masih terus berlangsung dan KPK belum menyampaikan adanya penetapan status hukum terhadap Raja Juli Antoni.* (dw/dh)
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL
JAKARTA Takhta Suci Vatikan resmi menunjuk Mgr. Walter Erbi sebagai Nunsius Apostolik atau Duta Besar Vatikan untuk Republik Indonesia.
NASIONAL
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karokar
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri acara syukuran Hari Bhayangkara ke80 yang digelar di Aula Polres Simalungu
PEMERINTAHAN
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota seIndonesia diresmikan di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan senam pagi bersama di Taman Hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Polemik dugaan intimidasi terhadap jurnalis Babel Aktual yang menyeret nama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanw
PEMERINTAHAN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan Indonesia merupakan mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Pernyataa
INTERNASIONAL
