Tragedi SPPI Jadi Alarm! Rieke Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola KDKMP Berbasis Hukum dan HAM

Lebih lanjut, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola KDKMP-KNMP sebagai regulasi induk yang mengatur kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan, penugasan BUMN, penyediaan sarana dan prasarana, sistem pengawasan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, keberhasilan Program KDKMP dan KNMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada sumber daya manusia pelaksana program, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Rieke menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pemerintah perlu memperkuat tata kelola KDKMP-KNMP yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi melalui pengawasan lintas kementerian dan lembaga serta partisipasi aktif masyarakat," pungkasnya.* (dh)

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

The Pharaohs Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026! Mesir Singkirkan Australia Lewat Adu Penalti

IHSG Melemah ke Level 5.875, Investor Asing Masih Catat Net Sell Rp74,42 Triliun Sepanjang 2026

Lupa Membaca Surat Pendek Setelah Al-Fatihah, Apakah Salat Tetap Sah? Ini Penjelasan Para Ulama

Keluarga Sakinah adalah Fondasi Masyarakat Islam Berkemajuan