Satgas PRR Minta Anggaran Pemulihan Pascabencana Segera Direalisasikan, Fokus Bantu Penyintas
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) segera merealisasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 agar program pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera dirasakan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan seiring dimulainya pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera 2026–2028, yang menjadi acuan percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan realisasi anggaran tidak hanya bertujuan mengejar target penyerapan, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat yang masih terdampak bencana.Baca Juga:
"Penggunaan anggaran ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di hunian sementara, sementara infrastruktur, terutama jembatan, juga masih mengalami kerusakan berat dan membutuhkan langkah konkret pemulihan," ujar Wahyu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026 yang digelar secara daring, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, program yang telah memperoleh dukungan anggaran perlu segera dijalankan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Fokus pemulihan mencakup pembangunan hunian tetap bagi penyintas, perbaikan infrastruktur dasar, hingga peningkatan layanan publik di wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam, meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai Rencana Induk yang telah disepakati.
Ia menegaskan setiap perubahan lokasi, jenis kegiatan, maupun target program harus terlebih dahulu dibahas bersama Bappenas melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk.
"Seluruh kementerian dan lembaga agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat," kata Medrilzam.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, mengatakan sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran sehingga pelaksanaan program dapat segera dimulai.
Ia meminta seluruh penerima ABT mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
"Kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran agar segera melaksanakan proses pengadaan, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan tanpa penundaan," ujarnya.
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI