Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan pada penutupan perdagangan Selasa (30/6/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 56 poin atau 0,31 persen ke level Rp17.907 per dolar Amerika Serikat (AS), dipengaruhi kombinasi sentimen domestik dan global yang masih membayangi pasar keuangan.
Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar saat ini masih menunggu rilis data neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026. Data tersebut dinilai penting setelah kondisi eksternal Indonesia menunjukkan tekanan akibat defisit transaksi berjalan dan pelebaran anggaran.
Menurut Ibrahim, tren surplus perdagangan yang terus menyusut berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan ketahanan eksternal Indonesia sekaligus meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah apabila tidak diimbangi masuknya aliran modal asing.Baca Juga:
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif hingga April 2026 hanya mencapai 5,64 miliar dolar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih berada di atas 10 miliar dolar AS.
"Jika surplus perdagangan terus menurun, maka defisit transaksi berjalan berpotensi semakin melebar. Pada kuartal I-2026 saja, transaksi berjalan Indonesia sudah mencatat defisit sekitar 4 miliar dolar AS," ujar Ibrahim.
Selain faktor perdagangan, tekanan terhadap rupiah juga datang dari meningkatnya inflasi domestik. Pada Mei 2026, inflasi mendekati batas atas target Bank Indonesia (BI), terutama akibat kenaikan harga pangan.
Meski secara nasional inflasi masih terkendali, sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Sumatera, mencatat tekanan harga yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Kondisi tersebut dipengaruhi distribusi pangan yang belum optimal, faktor cuaca, hingga pola tanam yang belum terintegrasi.
Di sisi lain, pasar juga menyoroti kebijakan baru terkait obligasi yang diterbitkan oleh dana investasi negara Danantara. Kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi pembeli obligasi tersebut memunculkan kekhawatiran investor terhadap aspek transparansi dan tata kelola.
Dari pasar global, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah juga menjadi sentimen negatif. Investor masih mencermati perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk rencana pembahasan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak dunia.
Meski muncul wacana pembicaraan antara kedua negara di Doha, pemerintah Iran menegaskan belum ada agenda negosiasi resmi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar tetap berhati-hati terhadap potensi gangguan pasokan energi global.
Selain itu, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) juga kembali menguat. Sikap hawkish The Fed dalam pertemuan terakhir membuat investor kini menantikan sejumlah data ekonomi AS, termasuk laporan ketenagakerjaan (Nonfarm Payrolls/NFP), data JOLTS, serta Indeks Kepercayaan Konsumen yang dinilai akan menentukan arah kebijakan moneter berikutnya.
Kombinasi berbagai sentimen tersebut membuat pergerakan rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar keuangan internasional.* (k/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK