Pemkab Deli Serdang Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Bangun Gapura Perbatasan Binjai
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk membangun gapura di perbatasan wilayahnya dengan Kota B
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Istana Kepresidenan meminta Dody memperbaiki cara menyampaikan informasi kepada publik agar tidak memunculkan kesalahpahaman maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, komunikasi publik para menteri menjadi salah satu aspek yang terus dipantau dan dievaluasi oleh Presiden. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut pelaksanaan program kerja, tetapi juga cara pejabat pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.
"Ada yang berkenaan dengan salah seorang menteri yang dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik kurang pas. Itu menjadi catatan untuk kami komunikasikan dan diharapkan bisa diperbaiki," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).Baca Juga:
Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap para menteri dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan efektivitas pemerintahan.
Menurutnya, kemampuan menyampaikan kebijakan secara jelas dan tepat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjadi sorotan usai gaya komunikasinya dinilai sebagian kalangan terkesan arogan dan terlalu santai saat merespons sejumlah isu yang berkembang.
Menanggapi kritik tersebut, Dody mengaku karakter komunikasinya dipengaruhi latar belakang sebagai orang Jawa Timur dan pengalaman bekerja di sektor swasta.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean," ujar Dody.
Ia juga menilai sejumlah isu yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan menyebut sebagian besar merupakan informasi yang tidak benar. Namun demikian, Dody menegaskan akan bersikap lebih serius jika menghadapi persoalan yang bersifat teknis.
Di sisi lain, pengamat komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai pejabat publik perlu mengedepankan empati, transparansi, dan komunikasi yang menenangkan ketika menghadapi krisis.
Menurutnya, respons yang terlalu defensif justru berpotensi memperburuk persepsi publik, terutama ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang menjadi perhatian.
Nama Dody Hanggodo belakangan memang menjadi sorotan setelah muncul sejumlah isu, mulai dari rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang kemudian dibatalkan, mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU, hingga tudingan nepotisme terkait jabatan komisaris di BUMN. Seluruh tudingan tersebut telah dibantah oleh Dody.
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk membangun gapura di perbatasan wilayahnya dengan Kota B
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga memastikan pengakuan ij
PENDIDIKAN
MEDAN Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus disamp
NASIONAL
MEDAN Kalian pernah enggak melihat perempuan Batak membawa wadah anyaman berisi beras di atas kepala saat menghadiri pesta adat? Benda t
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Penghasilan yang tidak menentu tak menyurutkan perjuangan Zulkifli Nasution untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendid
PEMERINTAHAN
MEDAN Tabel angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang
EKONOMI
MEDAN Setan selama ini kerap dipahami sebagai makhluk gaib dari golongan jin yang menggoda manusia agar melakukan perbuatan buruk. Namun
AGAMA
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG TNI Angkatan Laut (TNI AL) berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani dugaan pelang
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Keputusan tersebut
HUKUM DAN KRIMINAL