Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Melalui proyek pembangunan berskala besar tersebut, pemerintah berharap tercipta lapangan kerja baru, meningkatnya permintaan bahan bangunan lokal, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan hunian tetap di tiga provinsi itu mencapai 46.521 unit.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Berdasarkan pendataan sementara by name by address (BNBA), tercatat sebanyak 33.929 keluarga menjadi calon penerima bantuan.

Rinciannya terdiri dari 8.714 keluarga untuk skema insitu, 8.627 keluarga melalui skema eksitu mandiri, serta 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal.

Pembangunan huntap dengan skema insitu dan eksitu mandiri ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara pembangunan huntap eksitu komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan proyek pembangunan huntap harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah, kata dia, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material bangunan yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, selama memenuhi standar mutu dan ketentuan pengadaan.

"Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak," ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (21/7/2026).

Dalam pembangunan huntap, pemerintah akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum serta Bata Interlock Presisi (BIP) yang dikembangkan Semen Indonesia Group.

RISHA merupakan teknologi konstruksi modular menggunakan komponen beton pracetak yang dirakit dengan sistem bongkar pasang sehingga proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat.

Sementara Bata Interlock Presisi menggunakan bata dengan ukuran presisi yang saling mengunci sehingga pemasangan lebih mudah, efisien, dan tetap memenuhi standar ketahanan bangunan.

Kedua teknologi tersebut sebelumnya telah digunakan dalam berbagai program pembangunan rumah pascabencana di Indonesia.

Menurut Maruarar, penggunaan teknologi konstruksi cepat yang dipadukan dengan produk dalam negeri akan mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Saat ini Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah paket tender pembangunan huntap yang ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada September 2026.

Untuk pembangunan huntap eksitu komunal tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 7.952 unit.

Lahan pembangunan telah dipetakan di 54 lokasi dengan luas total 198,21 hektare dan kapasitas mencapai 7.973 unit.

Rinciannya meliputi:

- Aceh: 6.220 unit di 45 lokasi.
- Sumatera Utara: 919 unit di 4 lokasi.
- Sumatera Barat: 813 unit di 5 lokasi.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penggunaan teknologi RISHA dan Bata Interlock Presisi diyakini mampu mempercepat pembangunan selama lahan dan infrastruktur pendukung telah tersedia.

Ia menegaskan seluruh pembangunan hunian tetap yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ditargetkan selesai paling lambat pada 2027.

"Yang belum terlaksana (pembangunan huntap) diprogramkan tahun ini, paling lambat tahun depan. (Hal ini) untuk kepastian masyarakat supaya tidak terlalu lama di huntara (hunian sementara)," kata Tito.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi penyintas bencana, tetapi juga menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.* (ad)

Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Resmi Pimpin BGN, Sudaryono: Tegaskan Zero Tolerance Korupsi, Bantah Punya Dapur MBG, Minta Publik Laporkan Pihak yang Catut Namanya

Zulhas: Pemerintah Bangun Budi Daya Ikan di 40 Ribu Desa, Targetkan Indonesia Jadi Raja Ekspor Protein

Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya