Satgas PRR Gandeng Kitabisa, Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Langkah ini dilakukan melalui penyelarasan data, pembagian peran, serta koordinasi terpadu agar setiap program pemerintah maupun mitra berjalan saling melengkapi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan audiensi antara Satgas PRR dengan Yayasan Kitabisa di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Kementerian PU Jalankan 403 Proyek Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp21,16 Triliun

Pertemuan tersebut menjadi forum sinkronisasi program sekaligus pertukaran data agar kegiatan pemerintah dan inisiatif filantropi dapat berjalan selaras, efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Yayasan Kitabisa memaparkan pengalaman sebagai platform penggalangan dana digital yang telah menghimpun donasi lebih dari Rp6 triliun.

Khusus untuk penanganan bencana di Aceh, Kitabisa telah mengumpulkan sekitar Rp74 miliar dengan dukungan lebih dari 2.000 fundraiser.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyediaan dapur umum dan layanan air bersih.

Selain itu, melalui program Ekspedisi Kitabisa, yayasan juga menjalankan sejumlah kegiatan pemulihan, seperti penyediaan air bersih, layanan psikososial, edukasi kebencanaan, pembangunan ruang komunal, sekolah, hingga rencana pembangunan empat jembatan di sejumlah wilayah prioritas.

Kitabisa juga memiliki dukungan armada operasional berupa ambulans, kendaraan pendukung, serta jaringan key opinion leader untuk memperluas edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ketua Tim Data Posko Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan Satgas PRR mendorong seluruh mitra pembangunan agar menyelaraskan program dengan pemerintah sehingga setiap intervensi di lapangan dapat saling memperkuat.

Satgas juga menegaskan bahwa prioritas utama tetap difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur penting, termasuk jembatan yang spesifikasinya disesuaikan dengan kondisi wilayah terdampak.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR bersama Yayasan Kitabisa akan melakukan koordinasi lanjutan melalui para koordinator wilayah untuk menyinkronkan data lokasi dan rencana pelaksanaan program.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak saling tumpang tindih dengan program pemerintah yang sedang berjalan.

"Koordinasi lanjutan dengan korwil dan PIC wilayah akan dilakukan untuk menyinkronkan data lokasi serta kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan program dapat berjalan selaras dengan program pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga," tulis Tamimi dalam laporan kegiatannya.

Pada tahap awal, Yayasan Kitabisa akan memfokuskan pelaksanaan program di wilayah Aceh, termasuk Desa Sikundo, Kecamatan Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Selain melakukan pemetaan ulang terhadap rencana kegiatan, yayasan juga akan mengoptimalkan armada pendukung guna memperkuat pelaksanaan program pemulihan di lapangan.

Satgas PRR menilai kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan kalangan akademisi menjadi kunci dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

Dengan koordinasi yang kuat, data yang akurat, dan pembagian tugas yang jelas, proses pemulihan diharapkan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.* (ad)

Kementerian PU Jalankan 403 Proyek Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp21,16 Triliun

TP PKK Simalungun Ikuti Bimtek Tingkat Provinsi, Perkuat Kapasitas Pengurus dan Tata Kelola Organisasi

Wamenkes Tinjau Skrining TB di Simalungun, Bupati Tegaskan Komitmen Percepat Eliminasi Tuberkulosis

Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kepulauan Nias

Pemprov Sumut dan KKP Perkuat Sinergi Pulihkan Sektor Kelautan Pascabanjir

Pemprov Aceh dan Ulama Temui BWI Pusat, Kawal Kejelasan Status Wakaf Blangpadang