BREAKING NEWS
Kamis, 24 September 2026

Kejati Sumut Bantah Proyek Gedung Baru Rp95 Miliar Mangkrak

Abyadi Siregar - Selasa, 04 Agustus 2026 17:14 WIB
Kejati Sumut Bantah Proyek Gedung Baru Rp95 Miliar Mangkrak
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Rizaldi. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp95,7 miliar itu sempat melalui proses tender ulang sebelum akhirnya dimenangkan PT Permata Anugerah Yalapersada.

Berdasarkan kontrak bernomor 600/06/SP/CKTR/V/2025, pekerjaan pembangunan memiliki masa pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung sejak 22 Mei 2025 hingga 17 Desember 2025.

Masa pengerjaan kemudian diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Sebelumnya, kondisi fisik gedung tersebut sempat menjadi perhatian publik karena pada Januari 2026 pembangunan dinilai belum sepenuhnya selesai.

Namun, Kejati Sumut menegaskan kondisi tersebut bukan akibat proyek mangkrak, melainkan karena pembangunan memang dilakukan dalam beberapa tahap.

Kejati Sumut menyebut, penyelesaian tahap berikutnya masih menunggu keputusan terkait anggaran agar gedung dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelayanan dan tugas kelembagaan.* (d/ad)

Editor
: Administrator
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemprov Sumut Gelontorkan Rp2,7 Miliar untuk Rehabilitasi Gedung A Kantor Disdik
Bupati Labusel Buka Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit, Dorong Pekebun Terapkan Pertanian Modern
Hadiri Penutupan PRSU 2026, Bupati Labusel Dorong Promosi UMKM dan Investasi Daerah
BPS dan Komisi X DPR Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Pahami Pentingnya Data
Cetak Sejarah! Anggota DPRD Batu Bara Muhammad Ridwan Lantik Langsung Pengurus MPK SMA Negeri 1 Tanjung Tiram
Jangan Terjebak Persepsi, Pahami Akar Persoalan Penumpukan Bijih Timah di Belitung dan Belitung Timur
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
Satu Atap, Dua Majikan

Satu Atap, Dua Majikan

OlehMuhammad IkmalRABU (23/9/2026), Kementerian Keuangan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Presiden tentang pengalihan pembin

OPINI