Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah Hanya Tunggu Dana dari Pusat, Semua Juga Bisa Jadi Bupati

MAKASSAR — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kerja sama dengan pelaku usaha, dan kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dalam Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) ke-35 APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Dalam kesempatan itu, Andi Abdullah Rahim menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga Luwu Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah serta adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan tantangan terbesar seorang kepala daerah justru muncul ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan dan kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah terbatas.

Menurut JK, kepala daerah harus mampu membangun sinergi dengan pengusaha, investor, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.

"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," kata JK.

JK menegaskan tugas kepala daerah bukan hanya mengelola anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi membangun ekonomi daerah agar lebih mandiri.

Ia menilai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dapat berkembang.

"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN, dan APBD daerah," tandas JK.

Menurutnya, semakin besar perputaran ekonomi di daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat.

Dalam paparannya, JK mencontohkan kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, HM Daeng Patompo, sebagai sosok yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.

"Dia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya. Dia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha membangun komplek perumahan, yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh," jelas JK.

JK mengaku masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ketika Daeng Patompo memimpin Makassar.

Pada masa itu, ia juga mulai meneruskan usaha keluarga yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, dan sektor penunjang pangan.

Menurut JK, salah satu langkah penting Daeng Patompo adalah memperjuangkan perluasan wilayah Kota Makassar.

Saat itu luas kota hanya sekitar 21 kilometer persegi, kemudian diperluas menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain memperluas wilayah, Daeng Patompo juga menetapkan visi pembangunan dengan program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.

Ia juga memiliki cita-cita menjadikan Makassar sebagai kota lima dimensi yang meliputi kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah kota saat itu memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan investasi dan pembangunan.

JK juga menyinggung bahwa pada masa itu pembangunan kota turut didukung melalui legalisasi judi lotto atau lotre totalisator.

Kebijakan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan budayawan.

Meski demikian, JK menyebut kebijakan itu berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah hingga lima kali lipat.

Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sejumlah sekolah dasar teladan di Kota Makassar.

Menurut JK, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah yang memiliki visi, keberanian mengambil kebijakan, serta mampu membangun kerja sama dengan dunia usaha akan lebih mudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (km/ad)

Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Satgas PRR Sumatera Kawal Usulan Normalisasi Sungai Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang

Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran, Minta Dukungan Pemulihan Sawah dan Kebun Pascabencana

DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat